Perbesar

IPC Forum 2024: Kemenkumham Sulteng Harap Pelanggaran KI Menurun dan Ekonomi Indonesia Meningkat

Jakarta, 7 Mei 2024 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) menyatakan komitmennya untuk totalitas dalam melindungi kekayaan intelektual (KI) bangsa.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Divisi (Kadiv) Administrasi yang juga merangkap sebagai Pelaksana Harian Kadiv Pelayanan Hukum dan Ham, Raymond JH. Takasenseran, dalam kegiatan IPC Forum tahun 2024 yang dilaksanakan di Hotel JS Luwansa Jakarta pada 7 Mei 2024.

“IPC Forum merupakan sebuah solusi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang berfokus pada penanganan dan pemberantasan kejahatan tindak pidana di bidang KI, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Ini tentu, sangat baik dan pastinya kita juga berkomitmen untuk totalitas dalam melindungi segala hal yang berbasis pada kekayaan intelektual bangsa,” ungkap Raymond.

Menurutnya, pelanggaran KI atau Intellectual Property Crime (IPC) seringkali dianggap sebagai kejahatan tanpa korban.

Padahal hal tersebut mempunyai implikasi yang serius dan luas terhadap perekonomian, lingkungan, dan keselamatan konsumen.

“Pelanggaran kekayaan intelektual ini tidak bisa dianggap biasa ya, efeknya sangat serius, dari ekonomi, lingkungan, hingga keselamatan konsumen juga,” kata Hermansyah Siregar, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng.

Hermansyah berharap agar IPC Forum dapat terus dilaksanakan disetiap tahunnya, ia juga mengapresiasi atas kolaborasi antar Kementerian dan lembaga di Indonesia.

“Sangat baik ya, ini jadi harapan kita semua agar pelanggaran kekayaan intelektual dapat menurun bahkan tidak ada lagi, semoga saja forum ini bisa terus dilakukan,” harap Hermansyah.

Indonesia Masih dalam Status PWL dan WL

Diketahui, Indonesia sampai saat ini masih dalam status Priority Watch List (PWL) dalam laporan Special 301 Report oleh United State of Trade Representative (USTR) dan Watch List (WL) dalam Counterfeit and PWL oleh European Commission (EU).

“Pada tahun 2022 lalu, DJKI membentuk Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) KI atau yang disebut Intellectual Property Task Force dengan tugas dan fungsi pokok salah satunya untuk mengeluarkan Indonesia dari status PWL. Saat ini sudah ada sepuluh kementerian/lembaga yang tergabung dalam Satgas Ops KI,” jelas Min Usihen, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

Kesepuluh anggota Satgas ini, antara lain DJKI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Kejaksaan Agung.

IPC Forum Diharapkan Meningkatkan Kesadaran Tentang Pelindungan KI

Kegiatan IPC Forum diharapkan dapat menjadi platform yang mewadahi kontribusi dan penguatan kolaborasi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui DJKI, dengan berbagai pihak guna meningkatkan kesadaran semua pihak tentang pelindungan dan pentingnya penegakan hukum KI di Indonesia.

“Kegiatan IPC Forum diharapkan dapat menjadi platform yang mewadahi kontribusi dan penguatan kolaborasi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui DJKI, dengan berbagai pihak guna meningkatkan kesadaran semua pihak tentang pelindungan dan pentingnya penegakan hukum KI di Indonesia,” sebut Min.

IPC Forum 2024: Solusi Komprehensif untuk Meningkatkan Pelindungan KI di Indonesia

IPC Forum 2024 menjadi bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelindungan KI di Indonesia.

Berbagai upaya yang dilakukan, seperti pembentukan Satgas Ops KI dan kegiatan IPC Forum diharapkan dapat menurunkan pelanggaran KI dan meningkatkan ekonomi Indonesia.