Perbesar

Kolaborasi Perguruan Tinggi dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng dan BSK

Sulawesitoday – Pada Selasa 26 Maret 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Tengah bersama tim Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK) turut serta melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi di Kota Palu.

Fokus utama pertemuan adalah evaluasi terhadap layanan dan sistem pembayaran Kekayaan Intelektual (KI) di Universitas Tadulako (Untad) dan Universitas Muhammadiyah (Unismuh).

Meningkatkan Kualitas Layanan KI di Perguruan Tinggi

Koordinasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan KI di dua perguruan tinggi tersebut yang juga menjadi mitra kerja Kanwil Kemenkumham Sulteng.

Hermansyah Siregar, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, menekankan pentingnya kolaborasi ini untuk memastikan kelancaran proses pembayaran layanan KI.

“Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan, evaluasi terhadap sistem pembayaran KI di perguruan tinggi menjadi hal yang sangat penting. Meski telah dilakukan secara online, kami terus berupaya memastikan kepuasan masyarakat terhadap layanan kami,” ungkap Hermansyah.

Tanggapan dan Saran dari Perguruan Tinggi

Kehadiran tim Kanwil Kemenkumham Sulteng dan BSK disambut baik oleh pihak perguruan tinggi.

Haliadi, Ketua Sentra KI Untad, mengusulkan penggunaan QR Code sebagai alternatif pembayaran untuk meminimalisir kesalahan. Sementara Muliadi, Ketua Sentra KI Unismuh, menyarankan penggunaan akun KI khusus bagi lembaga untuk memastikan kelangsungan akses meskipun pergantian kepemimpinan.

Kesimpulan dan Harapan

Tony Yuri Rahmanto, Analis Kebijakan Ahli Muda dari BSK Kemenkumham, menyampaikan apresiasi atas dukungan dari perguruan tinggi dan berkomitmen untuk mempertimbangkan masukan demi peningkatan layanan KI.

Dengan kolaborasi yang kuat antara lembaga pendidikan dan pemerintah, diharapkan layanan KI akan semakin maju, memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah, dan memuaskan masyarakat pengguna layanan KI.