Pj Bupati Parigi Moutong Dorong Reformasi Birokrasi Melalui Analisis jabatan dan Kebutuhan kerja

waktu baca 2 menit

Sulawesitoday – Pj Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo, secara resmi membuka Sosialisasi Pengaplikasian Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) sebagai langkah komprehensif dalam mendukung reformasi birokrasi di daerah tersebut.

Kegiatan ini, yang diadakan di Lantai II Kantor Bupati Parigi Moutong pada Jum’at 2 Februari 2024, bertujuan untuk menyesuaikan jumlah, kualitas distribusi, dan komposisi pegawai dalam instansi pemerintah dengan beban kerja yang ada.

Pj Bupati Richard Arnaldo menegaskan bahwa Analisis Jabatan (ANJAB) diarahkan untuk menciptakan peta jabatan, uraian jabatan, dan syarat-syarat jabatan.

Hal ini menjadi dasar penting untuk perencanaan pegawai yang lebih efektif, pelaksanaan rekrutmen dan seleksi, perencanaan karir, pengangkatan dalam jabatan, penilaian kinerja, serta remunerasi, termasuk pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Selain ANJAB, Analisis Beban Kerja (ABK) juga dianggap sebagai teknik yang sistematis untuk menentukan jumlah dan jenis pekerjaan dalam suatu unit organisasi.

Pj Bupati menyatakan bahwa ABK memberikan manfaat dalam penyempurnaan sistem organisasi dan prosedur kerja, dengan tujuan penyusunan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan beban kerja dan penilaian kinerja pegawai.

“Kegiatan ini merupakan upaya komprehensif Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi untuk terus berbenah dengan mengandalkan pada pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada masing-masing perangkat daerah,” ungkap Pj Bupati.

Sosialisasi ini diharapkan dapat melibatkan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

Pj Bupati memberikan pesan kepada para peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan berharap adanya kerjasama dalam menyelesaikan tugas bersama-sama.

Dengan menggelar ANJAB dan ABK, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berkomitmen untuk mencapai efisiensi dalam distribusi pegawai, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat tata kelola birokrasi.

Sosialisasi ini menjadi langkah nyata dalam mendukung upaya pemerintah daerah dalam merespons dinamika tuntutan masyarakat serta mewujudkan birokrasi yang responsif dan efektif.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *