Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) di setiap instansi, terutama pemerintah daerah, diinstruksikan untuk mengawasi pelaksanaan surat edaran ini. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel), Susanti, menekankan agar ASN dan pegawai honorer mematuhi regulasi terkait keterlibatan dalam Pemilu 2024 atau aktif menjadi anggota partai politik.
“Setiap mereka yang sudah mengusulkan untuk nyaleg, artinya sudah masuk parpol, dan miliki kartu tanda anggota. Hal ini sudah pasti bertentangan dengan regulasi tentang netralitas, dan sanksinya adalah pemberhentian dengan tidak hormat,” tegas Susanti.
