Warga kecam oknum Kepala Desa Bugis Utara diduga potong BLT DD untuk beli mobil operasional

waktu baca 2 menit
Puluhan warga serahkan draft keluhan ke wakil rakyat Parigi Moutong terkait dugaan korupsi di Desa Desa Bugis Utara. Foto: Aswadin

Sulawesitoday – Puluh warga Desa Bugis Utara, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap oknum Kepala Desa setempat yang diduga melakukan pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Dana Desa (DD).

Kekecewaan ini mendorong warga untuk mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parigi Moutong.

Pertemuan antara puluhan warga dengan Komisi IV DPRD Parigi Moutong berlangsung, Senin 15 Januari 2024 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).

“Keluhan berkaitan dengan pemotongan BLT pada tahun 2020 oleh oknum Kepala Desa,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Parimo, Arifin Dg Palallo, menyambut kedatangan warga.

Menurut Arifin, penyaluran BLT di Desa Bugis Utara dilakukan selama empat bulan, yaitu September, Oktober, November, dan Desember 2020.

Warga seharusnya menerima BLT senilai Rp 1,2 juta untuk keempat bulan tersebut.

Namun, yang diterima hanya tiga bulan senilai Rp 900 ribu, dengan pemotongan sebanyak Rp 300 ribu. Alasan pemotongan tersebut disebutkan untuk membeli mobil operasional Desa.

“Hingga saat ini, mobil operasional yang dijanjikan belum dibeli, dan uang tersebut belum digunakan sesuai dengan tujuannya,” jelas Arifin.

Warga yang hadir dalam pertemuan menyampaikan ketidakpuasan mereka terhadap oknum Kepala Desa yang dianggap tidak memperhatikan aspirasi masyarakat.

Mereka menilai bahwa pelayanan yang diberikan oleh Kepala Desa tidak maksimal, dan setiap pengurusan tidak mendapatkan respons yang memadai.

Topik terkait

Dalam menanggapi laporan masyarakat, Komisi IV DPRD Parigi Moutong berencana untuk mengundang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) dan Dinas Sosial (Dinsos) dalam waktu dekat.

DPMPD akan diminta untuk menindaklanjuti laporan warga, sementara Dinsos akan diminta untuk memverifikasi apakah warga yang menerima pemotongan BLT masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau tidak.

Arifin Dg Palallo berharap dengan langkah-langkah ini, masalah ini dapat segera diatasi dan masyarakat dapat menerima penjelasan yang memuaskan.

“Sejauh ini, warga Desa Bugis Utara tetap resah dan berharap agar kejelasan segera diberikan terkait pemotongan BLT yang mereka alami,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *