Sulawesitoday - Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, meraih prestasi gemilang dengan menduduki peringkat kedua dalam pelayanan publik se-Sulawesi Tengah. Pencapaian ini disampaikan dalam sebuah keputusan resmi oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melalui Nomor 795 tahun 2023.
Menurut Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana Sekretariat Kabupaten Sigi, Arif, prestasi ini merupakan hasil dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpan-RB terhadap kinerja pelayanan barang, jasa, dan administratif.
"Pemkab Sigi berhasil menduduki peringkat kedua di Sulawesi Tengah dalam pelayanan publik," ungkap Arif di Sigi pada Kamis 15 Februari 2024.
Evaluasi tersebut melibatkan Unit Lokus Evaluasi (ULE) yang terdiri dari Dinas Sosial, RSUD Tora Belo, dan Kecamatan Sigi-Bromaru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi.
Kemenpan-RB menilai Sigi berdasarkan enam indikator, mulai dari kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik (SIPP), konsultasi pengaduan, hingga inovasi.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemkab Sigi memperoleh nilai B dengan indeks 3,9 dalam kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.
"Prestasi ini dapat menjadi motivasi bagi Pemda Sigi untuk memantapkan berbagai program yang belum tercapai," sebut Arif.
Prestasi ini merupakan wujud komitmen Pemkab Sigi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan visi misi mereka, yaitu melanjutkan reformasi birokrasi dan tata kelola.
Arif berharap agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dapat bekerja secara profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Dalam peringkat pelayanan publik terbaik di Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai Laut menduduki peringkat pertama dengan nilai B- dan indeks 3,47, sementara Kabupaten Buol menempati posisi terakhir dengan nilai D dan indeks 1,62.
Prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Sigi menjadi bukti konkret dari upaya mereka dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menegaskan komitmen mereka terhadap reformasi birokrasi dan tata kelola yang lebih baik.
