Fokus pada Anggaran dan Tambang, Simak 10 Poin Gugatan Aliansi Peduli Morowali

Sulawesitoday - Gelombang protes Aliansi Peduli Morowali besok pagi bakal membawa sepuluh poin tuntutan krusial mengenai rapor merah tata kelola pemerintahan daerah. Massa menuntut reformasi menyeluruh terhadap kebijakan anggaran, sektor industri ekstraktif, hingga pemenuhan hak-hak dasar masyarakat lokal.

"Sepuluh tuntutan ini merupakan akumulasi dari kegagalan pemerintah daerah dalam mendistribusikan keadilan sosial bagi seluruh warga Morowali," isi pamflet Aliansi Peduli Morowali yang viral di Medsos, Minggu 5 Juli 2026.

Sektor anggaran daerah menjadi sorotan utama yang ditempatkan pada poin pembuka gugatan warga. Kelompok sipil mendesak penghentian pemborosan APBD, terutama alokasi dana hibah sebesar Rp75,5 miliar bagi lembaga vertikal.

Buruknya perencanaan pembangunan daerah ikut memicu lahirnya mosi tidak percaya dari masyarakat. Aliansi menuntut solusi nyata atas tingginya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SILPA yang dinilai menghambat efektivitas penyerapan program publik.

Baca Juga: Gelar Aksi Besok, Aliansi Peduli Morowali Tuntut Transparansi Hibah Rp75,5 Miliar dan Tolak Tambang Bungku Tengah

Konflik pemanfaatan ruang dan investasi pertambangan juga menjadi materi gugatan yang paling disorot. Warga secara tegas menuntut penghentian aktivitas korporasi tertentu sekaligus menolak penerbitan izin tambang baru di Kecamatan Bungku Tengah.

"Kami tidak ingin masa depan lingkungan dan ruang hidup generasi mendatang digadaikan demi kepentingan industri ekstraktif semata," isi tulisan pamflet.

Masalah kesejahteraan pekerja lokal dan pemenuhan kebutuhan energi rakyat kecil ikut masuk dalam daftar tuntutan. Demonstran meminta jaminan pembayaran upah guru yang layak tepat waktu serta realisasi janji program minyak dan gas gratis.

Ketimpangan fasilitas publik antara wilayah daratan dan kepulauan menjadi penutup dari rangkaian protes. Aliansi mendesak pemerataan jaringan listrik, akses internet, serta kompensasi konkret bagi nelayan tradisional yang ruang tangkapnya terdampak aktivitas tambang.