Sulawesitoday - Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendadak mencecar ruang rapat Komisi II DPR RI dengan persoalan pelik yang menimpa ribuan tenaga pegawai kontrak di daerahnya.
“Kami datang membawa suara riil dari pelosok daerah mengenai nasib para pekerja yang menggantungkan hidupnya pada kebijakan pusat,” ujar Anwar Hafid di sela rapat dinas hari Senin kemarin.
Pertemuan penting ini mempertemukan pemerintah daerah langsung dengan Menteri Dalam Negeri serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Baca Juga: Tsunami Minor Terdeteksi di Tiga Wilayah Pasca Gempa Sangihe Mag 7,7
Langkah ini menjadi sangat krusial mengingat aparatur sipil baru di wilayah Indonesia timur membutuhkan jaminan perlindungan kerja yang jauh lebih konkret.
Anwar Hafid menilai selama ini para pekerja kontrak telah menjadi tulang punggung utama dalam menggerakkan roda birokrasi pemerintahan daerah.
Peran vital mereka mencakup sektor pelayanan publik paling dasar mulai dari guru di sekolah terpencil hingga tenaga kesehatan di puskesmas.
Kondisi lapangan yang penuh keterbatasan menuntut adanya keadilan serta kesetaraan hak yang serupa dengan pegawai negeri sipil konvensional.
“Pemerintah pusat harus merumuskan regulasi hukum yang adil agar motivasi kerja ribuan pegawai di daerah tidak merosot tajam,” tegas Anwar Hafid saat menyampaikan interupsi.
Ketidakpastian regulasi yang berlarut dinilai bisa memperburuk kualitas layanan publik bagi warga masyarakat di berbagai wilayah kabupaten.
Baca Juga: Desa Toboli Bidik Pembangunan Tugu Lalampa Jadi Ikon Kuliner Segitiga Emas Parigi Moutong
Sinkronisasi aturan antara kementerian dan eksekutif daerah menjadi kunci utama dalam menyelesaikan benang kusut masalah ketenagakerjaan ini.
Harapan besar kini bertumpu pada hasil keputusan sidang parlemen demi masa depan jutaan pegawai kontrak di seluruh penjuru Indonesia.