Sulawesitoday - RSUD Anuntaloko Parigi menuntut pembagian peran yang adil dari BPJS Kesehatan untuk mengedukasi pasien. Pemanfaatan aplikasi Mobile JKN di lapangan masih menyisakan beban tunggal bagi pihak rumah sakit.
"Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan langsung petugas BPJS," tegas Pelaksana Tugas Direktur RSUD Anuntaloko Parigi Irwan, beberapa waktu lalu.
Transformasi digital kesehatan menghadapi hambatan literasi masyarakat. Banyak pasien lansia dan warga daerah terpencil kesulitan mengoperasikan aplikasi antrean daring.
Usulan pembentukan Duta Mobile JKN di area rumah sakit memicu perdebatan. Pihak manajemen menolak jika seluruh penyediaan petugas pendamping dibebankan kepada faskes.
BPJS Kesehatan diminta menurunkan tim khusus secara berkala. Koordinasi langsung di ruang tunggu antrean menjadi kunci keberhasilan program digitalisasi.
Baca Juga: RSUD Anuntaloko Parigi Minta Layanan BPJS Kembali Dibuka di Rumah Sakit
"Tanggung jawab literasi digital ini milik bersama," kata Irwan.
Penumpukan pasien di loket pendaftaran manual masih sering terjadi. Penggunaan sistem daring idealnya dapat memangkas waktu tunggu hingga separuh waktu normal.
Fasilitas kesehatan menghadapi dilema keterbatasan personel operasional. Petugas medis terpaksa merangkap tugas memberikan petunjuk teknis aplikasi kepada pengunjung.
Evaluasi berkala terhadap integrasi sistem informasi harus segera digelar. Keandalan server BPJS Kesehatan turut menentukan kelancaran pendaftaran pasien setiap hari.
"Masyarakat butuh pendampingan langsung di lapangan," ujar Irwan menutup pembicaraan.
Artikel Terkait
Sinyal Internet Lemah, Rujukan Medis Parigi Moutong Pakai Grup Pesan Instan
RSUD Anuntaloko Parigi Terapkan Mobile JKN, Mayoritas Pasien Masih Antre Manual
Cara RSUD Anuntaloko Parigi Pangkas Antrean Rawat Jalan Lewat Mobile JKN
Stok Obat RSUD Anuntaloko Parigi Dipastikan Aman Usai Pelunasan Utang
RSUD Anuntaloko Parigi Minta Layanan BPJS Kembali Dibuka di Rumah Sakit