Sulawesitoday - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengancam memecat Aparatur Sipil Negara yang terbukti memperjualbelikan barcode Bahan Bakar Minyak bersubsidi kepada pihak tak berhak.
"Kami menyiapkan sanksi berat hingga pemecatan bagi ASN jika terbukti memperjualbelikan barcode BBM bersubsidi," kata Bupati Parigi Moutong Erwin Burase di Parigi, Senin, 27 Juli 2026.
Praktik culas ini memicu kelangkaan BBM. Banyak nelayan dan pelaku usaha kecil gigit jari karena kuota hak mereka dikuras oknum.
Dua instansi daerah menjadi sorotan utama. Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Koperasi dan UMKM merupakan penerbit resmi dokumen digital tersebut.
Tim terpadu independen segera diterjunkan ke lapangan. Petugas akan membongkar seluruh alur pendistribusian yang dinilai sarat penyimpangan.
Baca Juga: Barcode Solar Subsidi Dicloning Pengecer, Nelayan Parigi Moutong Gagal Melaut
"Pemerintah daerah tidak akan melindungi instansi ataupun oknum pejabat yang bermain dalam penyaluran solar subsidi ini," ujar Erwin Burase.
Laporan warga mengungkap modus operandi pelaku. Barcode kuota BBM milik nelayan disinyalir sengaja dipindah tangankan demi keuntungan pribadi.
Investigasi mendalam mulai menyasar pihak internal. Pembuktian pelanggaran hukum akan langsung diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Pemerintah menyiapkan langkah koreksi jangka panjang. Sembilan titik Program Kampung Nelayan Merah Putih disiapkan menjadi solusi permanen.
Fasilitas pengisian BBM khusus nelayan bakal dibangun. Sarana baru ini diyakini menutup celah kecurangan distribusi pada masa depan.
"Pembangunan sarana BBM di kawasan nelayan ini diharapkan menghentikan total praktik penyalahgunaan barcode bersubsidi," ucap Erwin Burase.
Artikel Terkait
Main Hakim Sendiri di Bahodopi Morowali, Terduga Pengepul Curanmor Meninggal
MUI Desak Pemerintah Hapus Pajak Ganda Melalui Integrasi Zakat
Pria di Bali Tewas Dimassa, Ustaz Abdul Somad Soroti Tragedi Kemanusiaan
Kasus Judi Online dan Korupsi Buka Tabir Pemecatan 261 Pegawai Badan Gizi Nasional
Kasus Pembunuhan Ayah dan Balita di Palu, Gubernur Sulteng Minta Pengusutan Cepat