Sulawesitoday - Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memprotes kebijakan pusat yang membebankan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja kepada anggaran daerah.
"Mengapa gaji Pegawai Negeri Sipil ditanggung pemerintah pusat, sementara PPPK yang juga aparatur sipil negara menjadi tanggung jawab daerah?" kata Anwar dengan nada tinggi dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta.
Keuangan daerah kini terkuras habis akibat penyesuaian anggaran yang terus menekan kapasitas fiskal.
Kondisi fiskal wilayah saat ini sudah berada di titik paling kritis.
Anwar menggambarkan beban berat yang menghimpit seluruh pemerintah daerah itu dengan analogi yang sangat mengkhawatirkan.
"Sudah sampai di leher," ujarnya menggambarkan tekanan hebat dalam menjaga keseimbangan belanja pegawai.
Lonjakan jumlah pegawai kontrak terbukti mengancam keberlanjutan pelayanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan.
Pemerintah daerah kini kesulitan membagi porsi anggaran untuk pembangunan infrastruktur akibat tersedot belanja pegawai.
Anwar mengusulkan skema transfer khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara demi menyelamatkan pos keuangan daerah.
Baca Juga: Anwar Hafid Tagih Kepastian Nasib PPPK Sulteng di DPR
Sistem pembiayaan terpusat dinilai menjadi satu-satunya jalan keluar agar kesejahteraan aparatur sipil baru tetap terjamin.
Komisi II DPR RI langsung merespons desakan itu dengan menjanjikan kajian ulang bersama Kementerian PANRB.
Para anggota dewan sepakat bahwa penataan tenaga honorer tidak boleh mengorbankan stabilitas ekonomi di tingkat regional.