Perbesar

Serahkan LKPD Unaudited TA 2023, Pj. Richard Arnaldo Harap Feedback BPK

Sulawesitoday – Pj. Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, dengan harapan mendapatkan masukan yang membangun untuk meningkatkan kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke depannya, Kamis 28 Maret 2024.

Pemda Parigi Moutong Tindak Lanjuti Kewajiban Pelaporan

Sebagai bagian dari kewajiban pemerintah daerah, Pj. Bupati Richard Arnaldo menyerahkan LKPD Unaudited TA 2023 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis 28 Maret 2024.

Penyerahan ini merupakan langkah tanggung jawab dan pelaporan yang sesuai dengan siklus tata kelola kinerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004.

BPK Diharapkan Memberikan Masukan untuk Perbaikan

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Bupati menyampaikan harapannya akan adanya bimbingan dan masukan dari BPK.

“Kami berharap BPK dapat memberikan feedback yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas APBD ke depannya. Hal ini menjadi penting sebagai bagian dari upaya untuk membuat APBD lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Pj. Bupati Richard Arnaldo.

Pj. Bupati juga menegaskan pentingnya pertanggungjawaban, pelaporan, dan manajemen pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Apa yang dibuat ditulis dan dikerjakan, apa yang dikerjakan harus dipertanggungjawabkan dan apa yang dipertanggungjawabkan kemudian dilaporkan. Inilah bagian dari manajemen pemerintahan planning, organizing, actuating dan controling,” imbuhnya.

Pemda Parigi Moutong Berkomitmen untuk Peningkatan Kualitas

Sementara itu, Kepala Sekretariat Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Tengah, Sumono, menyampaikan apresiasi kepada Pemda Parigi Moutong atas keterbukaan dan komitmennya dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

“Penyerahan LKPD ini adalah bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan daerah,” tutupnya.