Koperasi IPR Kayuboko Parigi Moutong serahkan sapi kurban dan normalisasi sungai di tiga desa menjelang perayaan Idul Adha.
Tambang ilegal menjamur di Parigi Moutong sementara Pemda abai fasilitasi WPR dan IPR. Kepastian hukum bukan pilihan, melainkan kewajiban
Parigi Moutong cari fiskal baru dari durian dan kelapa. IPR tertunda di Gubernur. DPRD tegaskan tak naikkan PBB untuk rakyat
Koperasi IPR Sulteng wajib tunjuk Kepala Teknik Tambang sebelum operasi. Iuran Iperah dipatok Rp 3,8 miliar per tahun untuk daerah.
20 blok tambang rakyat Parimo kantongi IPR setelah 4 tahun. Kayuboko dan Air Panas jadi prioritas. Namun operasi masih tunggu 3 bulan
Gubernur Anwar Hafid hentikan operasi tambang rakyat di Kayuboko, diambil setelah lahan IPR dinyatakan tumpang tindih dengan WIUP
Banjir Parimo akibat warisan tambang ilegal. Simak aksi nyata tiga koperasi tambang IPR Desa Kayuboko normalisasi sungai. Akankah cukup?
Parigi Moutong dukung penuh IPR, ajak masyarakat tata tambang demi kesejahteraan. Sejalan dengan IUP UMKM dari Kementerian ESDM.