berita

Dalam Rapat Komisi XI, Menkeu Purbaya Dikepung Kritik Utang Jumbo, TKD Dipangkas Rp214 Triliun Bikin Daerah Gerah

Rabu, 10 September 2025 | 21:12 WIB
Rapat kerja memanas! DPR konfrontasi Menkeu Purbaya soal utang Rp1.300 triliun. Harris Turino tuntut transparansi strategi fiskal.

Sulawesitoday - Suasana memanas. Rapat kerja Komisi XI DPR RI berubah dramatis. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berhadapan langsung dengan kritik tajam legislatif terkait beban utang negara yang mencapai Rp1.300 triliun pada Selasa (10/9/2025).

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) memimpin serangan. Harris Turino melontarkan pertanyaan menohok. "Apakah pemerintah benar-benar siap melunasi?" tanyanya dengan nada tegas yang memecah keheningan ruang sidang.

Utang jumbo tersebut. Warisan administrasi sebelumnya. Era kepemimpinan Sri Mulyani sebagai Menkeu masih menyisakan jejak. Harris menuntut transparansi penuh. Strategi pembayaran harus dijelaskan kepada publik. Risiko gagal bayar mengancam stabilitas fiskal nasional.

Kesenjangan target mencuat tajam. Purbaya sebelumnya optimis dengan pertumbuhan ekonomi 6-7 persen. Namun RAPBN 2026 menunjukkan angka berbeda. Proyeksi hanya 5,4 persen. Gap signifikan ini menimbulkan keraguan mendalam di kalangan anggota dewan.

Fraksi Golkar ikut menyoroti kebijakan kontroversial lainnya. Transfer ke Daerah (TKD) dipangkas drastis. Dari Rp864 triliun di 2025. Menjadi Rp650 triliun untuk RAPBN 2026. Pemotongan senilai Rp214 triliun ini dinilai akan mengguncang keuangan daerah.

Dampak terhadap APBD daerah tak terhindarkan. Kemampuan finansial pemerintah lokal tergerus. Investasi pembangunan terancam mandek. Pertumbuhan ekonomi nasional bisa terhambat akibat lemahnya daya beli regional.

"Rakyat butuh kepastian, bukan janji kosong," tegas Harris mengakhiri argumennya. Ia menekankan perlunya strategi konkret. Bukan sekadar target ambisius di atas kertas. Kredibilitas pemerintah dalam mengelola fiskal negara kini dipertaruhkan di hadapan wakil rakyat.

Tantangan berat menunggu Menkeu baru ini. Utang yang jatuh tempo tahun ini. Tekanan dari berbagai fraksi DPR. Ekspektasi publik akan transparansi. Semuanya bermuara pada satu pertanyaan fundamental: apakah Indonesia mampu menghindari krisis fiskal yang mengancam?

Baca Juga: Misteri Kerangka dalam Pohon Aren Terbongkar, Warga Sergai Ngaku Anaknya Hilang 2 Tahun

Terkini