DPR Buka Ruang Digital untuk Pengawalan RUU Perampasan Aset: YouTube Jadi Jendela Transparansi Legislatif

Sulawesitoday - Badan Legislasi DPR meresmikan terobosan digital dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Platform YouTube resmi menjadi sarana pengawalan publik.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan mengumumkan paradigma baru. Legislasi tidak lagi berlangsung di ruang tertutup. "Meaningful participation harus terwujud nyata," tegas Bob di Gedung Parlemen, Selasa (9/9).

Konsep bermakna itu melampaui sekadar mengetahui judul RUU. Publik wajib memahami substansi perampasan aset secara utuh. "Jangan cuma tahu judulnya saja. Harus paham isi lengkapnya," imbuh politisi senior tersebut.

Forum pembahasan akan disiarkan langsung melalui kanal resmi. Masyarakat dapat mengikuti perdebatan dari rumah. Transparansi digital ini membuka ruang kontrol sosial yang lebih efektif.

• Strategi Paralel Tiga RUU Sekaligus

Pembahasan RUU Perampasan Aset berjalan bersamaan dengan RKUHAP dan RKUHP. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut pendekatan ini sebagai "stimulasi legislatif".

"Ketiganya saling berstimulasi," jelas Supratman. RKUHAP tetap harus mengimbangi dinamika KUHP yang sudah berlaku.

Sinkronisasi tiga produk hukum ini memerlukan koordinasi ekstra. Aspek pidana pokok dan tambahan harus diselaraskan. Categorisasi perampasan aset menjadi krusial dalam konteks ini.

Seluruh fraksi telah menyepakati masuknya RUU ke Prolegnas 2025. Pemerintah menunggu hasil penyusunan yang digagas DPR. Dukungan lintas partai politik menunjukkan urgensitas regulasi ini.

• Respons atas Tuntutan 17 Plus 8

Aksi demonstrasi Agustus 2025 mengangkat isu tuntutan 17 plus 8. RUU Perampasan Aset menjadi salah satu fokus utama. Tekanan publik semakin menguat pasca aksi tersebut.

Tuntutan mencakup optimalisasi kinerja pemerintah dan DPR. Partai politik diminta lebih responsif. Aparat keamanan juga harus menunjukkan profesionalitas.

Desakan reformasi DPR bergema kuat dalam demonstrasi. Penguatan Komnas HAM menjadi agenda penting. Pembentukan lembaga pengawas independen juga mengemuka.

Bob Hasan mengakui tekanan publik sebagai motivasi positif. "Kami mendengar aspirasi. Partisipasi bermakna harus diwujudkan," ujarnya.

• Digitalisasi sebagai Wujud Reformasi

Platform YouTube menjadi simbol keterbukaan era baru. Legislatif tidak lagi eksklusif bagi elit politik. Rakyat dapat menyaksikan proses pembuatan undang-undang secara real-time.

Langkah ini merespons tuntutan transparansi yang menguat. Generasi digital menuntut akuntabilitas yang lebih tinggi. DPR beradaptasi dengan dinamika zaman.