Delapan Kampung Nelayan Merah Putih Siap Dibangun di Wilayah Pesisir Parigi Moutong

Sulawesitoday - Pemerintah pusat resmi menambah bantuan untuk wilayah pesisir. Kabupaten Parigi Moutong dipastikan mendapat delapan lokasi Kampung Nelayan Merah Putih pada tahun 2026 ini.

Kabar baik ini disambut gembira oleh pemerintah daerah setempat. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Parigi Moutong, Nasir, mengumumkan proyek ini dalam acara serah terima lokasi.

"Jumlah bantuan ini melonjak tajam dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 lalu, daerah ini tercatat hanya mendapatkan jatah satu lokasi proyek saja yaitu di Desa Bolano," sebut Nasir, Kamis 16 Juli 2026.

Kementerian Kelautan dan Perikanan langsung menyetujui usulan baru ini. Pihak kementerian melihat bahwa pembangunan tahap pertama dinilai sangat sukses dan berjalan lancar.

Proses pengerjaan proyek besar ini sudah mulai berjalan. Saat ini seluruh paket proyek pembangunan tersebut sudah masuk dalam tahap penandatanganan kontrak kerja.

"Delapan desa pesisir sudah dipilih menjadi tempat pembangunan. Desa yang terpilih antara lain Sama Bahari, Dusunan, Laemanta Utara, Tada, Sienjo, Pelawa Baru, Boyantongo, dan Sausu," jelasnya.

Namun ternyata belum semua lokasi bisa diserahkan hari ini. Pemerintah daerah baru menyerahkan enam lokasi lahan yang status hukumnya sudah dinyatakan bersih dan aman.

Satu lokasi desa terpaksa harus diperiksa ulang oleh tim. Lahan tersebut terancam dipindah ke desa lain karena status hukum tanahnya belum memenuhi syarat.

Pihak dinas akan segera mencari solusi terbaik terkait lahan. Nasir berjanji akan langsung berkoordinasi dengan pejabat pembuat komitmen agar jadwal proyek tidak terganggu.

"Program nasional ini punya misi penting bagi warga pesisir. Pemerintah pusat ingin memperkuat ketahanan pangan masyarakat Indonesia melalui sektor kelautan," sebut Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase.

Kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan agar proyek sukses. Dinas kelautan berharap ada kerja sama yang kuat dengan koperasi nelayan selaku pengelola kawasan.

Aparat hukum juga ikut mengawal proyek bernilai besar ini. Pihak kepolisian dan kejaksaan diminta membantu menyelesaikan masalah sengketa lahan sejak awal.