Dilema BLUD RSUD, Mengapa Rumah Sakit Tak Boleh Hanya Kejar Target PAD Setelah Sebelumnya Disorot DPRD Parigi Moutong?

Sulawesitoday - Fungsi rumah sakit milik pemerintah kini sering kali salah arah. Banyak Pemerintah Daerah yang masih menganggap status Badan Layanan Umum Daerah pada faskes sebagai mesin pencari uang untuk mengisi kas wilayah.

Kondisi ini memicu keprihatinan mendalam di berbagai daerah. Komersialisasi layanan medis dinilai mencederai hak dasar warga negara dalam mendapatkan pengobatan yang murah, cepat, berkualitas, dan manusiawi.

Kritik tajam dari parlemen menjadi bukti nyata adanya masalah ini. Kasus yang mencuat di Parigi Moutong memperlihatkan bagaimana tuntutan pendapatan menghimpit fungsi sosial faskes milik pemerintah daerah.

Sistem pengelolaan keuangan daerah harus segera dievaluasi total. Target penerimaan yang dipatok terlalu tinggi justru berisiko menurunkan mutu pelayanan bagi masyarakat miskin.

Ketika Rumah Sakit Diukur dari Besarnya PAD

Rumah sakit daerah kini memikul beban ganda yang sangat berat. Lembaga medis ini tidak hanya dituntut menyembuhkan orang sakit, tetapi juga diwajibkan menyetor uang dalam jumlah besar demi mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tuntutan tersebut jelas keliru dan salah kaprah. Pada dasarnya, konsep BLUD dibentuk untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan internal agar operasional harian menjadi lebih lincah, bukan sebagai alat legal untuk memburu keuntungan komersial layaknya perusahaan swasta.

Orientasi bisnis ini perlahan merusak sistem kerja tenaga medis. Manajemen faskes berpotensi terjebak dalam hitung-hitungan omset harian yang pada akhirnya mengabaikan sisi kemanusiaan para pasien.

Masyarakat kecil menjadi pihak yang paling dirugikan. Warga yang datang membawa kartu jaminan kesehatan sering kali dipandang sebelah mata karena nilai klaimnya dianggap kurang menguntungkan bagi kas keuangan internal.

Kondisi finansial daerah tidak boleh mengorbankan sektor kesehatan. Pemerintah daerah wajib menjamin bahwa fungsi pelayanan publik tetap berada di atas segala kepentingan politik anggaran.

Kebijakan salah arah ini harus segera dihentikan sebelum menjadi makin parah. Pengelola faskes perlu diingatkan kembali mengenai sumpah jabatan dan tujuan awal pendirian lembaga medis tersebut.

Paradoks Sehat dalam Pengelolaan RSUD

Sebuah kontradiksi nyata sedang terjadi di tengah masyarakat kita. Situasi ini memunculkan istilah Paradoks Sehat yang menggambarkan kebanggaan semu pemerintah ketika fasilitas kesehatan mereka dipenuhi oleh warga yang sakit.

Logika pembangunan daerah tampaknya sudah terjungkir balik. Pemerintah daerah merasa berprestasi saat angka kunjungan pasien ke RSUD melonjak tinggi karena hal itu berarti target penerimaan uang sewa ranjang dan obat-obatan telah tercapai.

Cara pandang seperti ini sangat membahayakan masa depan bangsa. Rumah sakit yang selalu penuh sesak sebenarnya menjadi sinyal kuat bahwa kualitas lingkungan dan ketahanan fisik warga di wilayah tersebut sedang mengalami penurunan drastis.

Kesehatan masyarakat adalah investasi jangka panjang yang tidak bernilai materi. Keuntungan finansial dari sektor medis hakekatnya merupakan tanda kegagalan pemda dalam membangun ekosistem kehidupan yang bersih dan layak.