DPRD Parigi Moutong Soroti Ketimpangan Anggaran Belanja Modal yang Kecil

Sulawesitoday - Alokasi belanja modal Kabupaten Parigi Moutong menuai kritik tajam. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menilai anggaran pembangunan fisik dalam rancangan kebijakan anggaran tahun depan sangat minim.

"Pemerintah daerah harus mendengarkan keluhan warga pesisir yang terancam kehilangan tempat tinggal akibat abrasi pantai," ujar Juru Bicara Fraksi Keadilan Rakyat Selpina Basrin saat membacakan pandangan umum fraksi.

Struktur anggaran timpang. Belanja operasi justru mendominasi dengan nilai mencapai satu triliun rupiah lebih.

Dana pembangunan minim. Alokasi belanja modal sebesar 24 miliar rupiah dianggap tidak mampu menjawab kebutuhan publik.

Infrastruktur mendesak diperbaiki. Pemerintah daerah diminta memprioritaskan perbaikan jalan rusak serta jembatan penghubung antarwilayah.

Fasilitas publik telantar. Sarana pendidikan dan pusat layanan kesehatan di kawasan terpencil masih membutuhkan sentuhan renovasi.

Baca Juga: Temuan BPK Ungkap Selisih Harga dan Obat Kedaluwarsa di Puskesmas Parigi Moutong

"Kesejahteraan guru dan tenaga medis di wilayah pedalaman juga wajib menjadi perhatian utama pemerintah," kata Selpina menegaskan kembali poin krusial.

Dana darurat disorot. Penggunaan anggaran belanja tidak terduga senilai delapan miliar rupiah wajib transparan.

Kemandirian fiskal rendah. Ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat dinilai masih sangat tinggi.

Pendapatan daerah digenjot. Sektor pertanian dan usaha mikro kecil menengah harus dioptimalkan demi mendongkrak pendapatan asli.

Penyertaan modal dikritik. Alokasi investasi daerah sebesar lima miliar rupiah wajib berbasis kajian mendalam.

"Dokumen anggaran ini harus menjadi solusi konkret untuk mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh," ucap Selpina saat mengakhiri penyampaian rekomendasi.