Mendagri Siapkan Suntikan Dana Darurat untuk Gaji PPPK Empat Kabupaten di Sulteng Akibat Anggaran Kritis

@sulawesitodaycom

Bagaimana cara Kemendagri menyelamatkan empat daerah di Sulawesi Tengah dari ancaman kebangkrutan fiskal? Jawabannya ada pada intervensi anggaran darurat dari Jakarta. Kabupaten Sigi, Donggala, Buol, dan Tojo Una Una dipastikan segera menerima suntikan dana segar dari pemerintah pusat untuk keluar dari jerat krisis keuangan daerah. Kepastian bantuan ini disampaikan langsung oleh Mendagri Tito Karnavian dalam rapat darurat bersama Komisi II DPR RI hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Keempat daerah tersebut terpilih masuk dalam radar prioritas pusat setelah ruang fiskal mereka dilaporkan kritis akibat lonjakan beban belanja pegawai PPPK yang tak lagi mampu ditopang pendapatan asli daerah. Skema top-up dana transfer ke daerah kini disiapkan sebagai bantalan agar hak para pegawai tetap terbayar dan roda pemerintahan tidak macet total. Tapi bantuan ini bukan cek kosong, karena pusat meminta pemotongan radikal terhadap anggaran seremonial yang tidak penting. Apakah bantuan dana pusat ini menjadi solusi jangka panjang yang tepat untuk daerah? Bagikan pandangan kalian di bawah. #BantuanKemendagri #kabarsulawesitoday #AnggaranDaerah #GajiPPPK #TitoKarnavian

♬ suara asli - Menurut Sulawesitoday - Menurut Sulawesitoday

Sulawesitoday - Kementerian Dalam Negeri bergerak cepat menyelamatkan keuangan empat daerah di Sulawesi Tengah. Langkah intervensi ini diambil setelah ruang fiskal wilayah tersebut dilaporkan kritis akibat lonjakan beban belanja pegawai.

"Pemerintah pusat segera mencarikan solusi konkret agar empat kabupaten di Sulawesi Tengah keluar dari jerat kesulitan pembayaran gaji," ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Senayan Jakarta pada Rabu 15 Juli 2026.

Kondisi keuangan daerah kian mengkhawatirkan. Kemampuan pendapatan asli daerah saat ini dinilai tidak akan sanggup menopang kebutuhan belanja pegawai yang melonjak tajam.

Kabupaten Sigi menjadi wilayah dengan beban terberat. Alokasi belanja pegawai di daerah ini telah menembus angka 60 persen dari total APBD 2026.

Tekanan anggaran serupa melanda Kabupaten Tojo Una Una. Porsi belanja pegawai pada APBD wilayah ini tercatat berada pada angka 56,65 persen.

Baca Juga: Pemerintah Pusat Tak Tambah Dana Gaji PPPK, Daerah Tercekik Kini Dipaksa Mandiri Genjot Pendapatan Asli

"Skema suntikan dana transfer ke daerah akan menjadi pilihan logis untuk membantu wilayah yang kesulitan anggaran," kata Tito Karnavian saat memaparkan opsi penyelamatan di hadapan anggota dewan.

Kabupaten Donggala juga menghadapi ancaman krisis serupa. Beban belanja pegawai di wilayah beribu kota Banawa ini sudah menyentuh 53,51 persen.

Kondisi kas Kabupaten Buol bahkan jauh lebih kritis. Kemampuan keuangan daerah diprediksi hanya mampu membayar hak pegawai hingga November 2026.

Pemerintah pusat kini sedang memetakan puluhan daerah dengan kondisi serupa. Evaluasi menyeluruh terus dilakukan agar operasional pelayanan publik di daerah tidak terganggu.

"Para kepala daerah harus segera memangkas anggaran seremonial dan perjalanan dinas yang tidak berdampak langsung pada masyarakat," ucap Tito Karnavian menutup paparan mengenai strategi efisiensi anggaran daerah.