Sulawesitoday - Kabupaten Parigi Moutong menghadapi rapor merah menyusul angka kemiskinan yang masih bertengger di angka 13,51 persen tahun ini, diperparah dengan melonjaknya jumlah anak tidak sekolah.
"Data ini menjadi dasar penting untuk merancang program yang tepat sasaran," ujar Bupati Parigi Moutong Erwin Burase saat membuka diskusi kelompok terpumpun di Ruang Rapat Bupati pada Selasa, 9 Juni 2026.
Dua persoalan krusial ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah karena mayoritas korban berada di wilayah terpencil.
Kondisi anak tidak sekolah di kawasan terisolasi kini berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan.
Pemerintah daerah mengendus korelasi kuat antara rendahnya tingkat pendapatan keluarga dan macetnya akses pendidikan anak-anak adat.
Sinergi lintas organisasi perangkat daerah kini dipaksa bekerja ekstra keras untuk memutus mata rantai masalah akut ini.
Dinas Pendidikan mendapat instruksi khusus untuk menyisir wilayah terpencil guna mengevaluasi kondisi sekolah dan aksesibilitasnya.
Tim lapangan juga diminta memutakhirkan data secara berkala agar bantuan pendidikan tidak salah sasaran.
Faktor geografi disinyalir menjadi tembok tebal yang membuat anak-anak di daerah pelosok memilih putus sekolah.
Sebab untuk mencapai ruang kelas, mereka harus melewati jalan setapak tanpa penerangan lampu yang memadai.
Baca Juga: Rapor Ditahan karena Belum Bayar? Disdik Parigi Moutong Beri Peringatan Keras
Selain sektor pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika ditugaskan membuka akses internet di wilayah yang belum terjangkau sinyal.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berjanji akan mengalokasikan anggaran dalam perubahan APBD untuk mendanai program darurat ini.