Sulawesitoday - Nyawa ibu hamil dan bayi di wilayah terpencil Kabupaten Parigi Moutong kini menjadi taruhan akibat lambatnya penanganan medis serta sulitnya akses transportasi menuju pusat kesehatan.
"Persoalan kesehatan ibu dan bayi tidak bisa hanya dibebankan kepada tenaga kesehatan," ujar Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong saat membuka forum koordinasi di Kantor Bupati Parigi Moutong, Selasa, 9 Juni 2026.
Pemerintah daerah mengumpulkan seluruh camat dan kepala puskesmas untuk memotong birokrasi kedaruratan yang selama ini menghambat penyelamatan pasien kritis.
Baca Juga: Logo dan Maskot Porprov Sulteng 2026 Resmi Dipatenkan Demi Hindari Plagiat
Pertemuan lintas sektor ini berlangsung selama tiga hari hingga Kamis nanti guna menyusun strategi penanganan cepat di lapangan.
Fokus utama diarahkan pada pemeriksaan kehamilan minimal enam kali serta kewajiban persalinan di fasilitas medis resmi.
Langkah tegas diambil karena banyak ibu hamil terlambat mendapat pertolongan saat mengalami komplikasi fatal di desa.
"Program Sehat Bersama hadir sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat," kata pihak Dinas Kesehatan saat memaparkan inovasi deteksi dini risiko kehamilan berbasis komunitas.
Aparatur kecamatan kini memegang tanggung jawab penuh dalam memetakan ibu hamil berisiko tinggi di wilayah masing-masing.
Camat harus memastikan setiap desa memiliki sistem siaga rujukan darurat yang beroperasi penuh selama dua puluh empat jam.
Baca Juga: Bupati Erwin Burase Soroti Sengkarut 13 Persen Kemiskinan dan Ribuan Anak Putus Sekolah
Evaluasi berkala akan langsung diterapkan pada puskesmas yang gagal memenuhi target standar pelayanan minimal mingguan.
Petugas medis di garis depan juga mendapat pelatihan khusus penanganan kegawatdaruratan sebelum pasien dirujuk ke rumah sakit besar.
Sinergi ketat ini diharapkan mampu menghapus tradisi persalinan berisiko tinggi tanpa pengawasan tenaga medis kompeten.