Sulawesitoday - Ancaman gagal panen akibat ledakan hama wereng, ulat grayak, dan tikus sawah membayangi petani di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah menjelang musim tanam 2026–2027. Kondisi darurat ini memicu pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong melakukan intervensi langsung ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) di Jakarta pada Kamis (2/7/2026). Legislator mendesak pemerintah pusat menjamin kepastian pasokan sarana produksi padi (saprodi) serta perbaikan infrastruktur pengairan yang rusak demi menyelamatkan produktivitas pangan di wilayah tersebut.
Pertemuan strategis lintas komisi ini berlangsung di Ruang Direktorat Pestisida, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI. Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto, memimpin langsung delegasi dan diterima oleh perwakilan Kementan RI, Lolitha Tasik Taparan. Turut hadir legislator lainnya seperti Suyadi, Moh. Irfa'in, Rusno Tandriono, Arnol, Salimun Mantjabo, dan Hi. Sami.
Tiga Ancaman Hama dan Skema Distribusi Saprodi 2026–2027
DPRD Parigi Moutong menuntut jaminan pasokan saprodi tiba sebelum masa tanam dimulai. Lahan pertanian yang sudah siap garap sering kali menganggur akibat keterlambatan distribusi bantuan pestisida dari pusat.
Untuk mencegah gagal panen total, para legislator memetakan tiga masalah krusial di lapangan:
Ledakan Tiga Hama Utama: Wilayah persawahan Parigi Moutong saat ini dalam kondisi rawan serangan hama wereng, ulat grayak, dan tikus sawah.
Risiko Penyelewengan Bantuan: Anggota DPRD Moh. Irfain, Salimun Mantjabo, Arnol, dan Hi. Sami mendesak Kementan membuka transparansi data distribusi. Mereka meminta skema kuota bantuan dibuka per kecamatan dan per kelompok tani.
Pembengkakan Biaya Produksi: Petani terpaksa mengeluarkan modal mandiri yang sangat besar untuk membeli racun hama akibat stok subsidi yang sering kosong.
"Petani harus punya kepastian saprodi sebelum musim tanam. Jangan sampai lahan siap, pestisidanya belum turun," tegas Wakil Ketua DPRD, Sayutin Budianto.
Baca Juga: Parigi Moutong Ajukan 7 Program Strategis ke Bappenas untuk Sinkronisasi Pusat-Daerah
Krisis IP300 di Kecamatan Mepanga dan Ongkamalino
Kondisi paling kritis terjadi di Kecamatan Mepanga dan Kecamatan Ongkamalino. Kedua wilayah ini menerapkan sistem IP300 (tiga kali tanam dan tiga kali panen dalam satu tahun). Namun, sistem intensif ini memicu dampak ekologis yang buruk bagi petani setempat.
Siklus tanam tanpa jeda membuat rantai makanan hama dan tikus sawah tidak terputus. Akibatnya, populasi tikus dan serangga meroket sepanjang tahun. Anggota DPRD Suyadi mengajukan dua solusi konkret kepada Kementan:
Optimalisasi PPL: Mengaktifkan kembali Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk mendampingi petani menerapkan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT).
Stimulan Logistik Bantuan: Mengirimkan bantuan darurat berupa insektisida dan rodentisida (racun tikus) melalui Dinas Pertanian daerah untuk memotong biaya produksi petani yang membengkak.
Urgensi Perbaikan Irigasi Desa Palasa
Selain serangan biologis, sektor pertanian Parigi Moutong terhambat oleh rusaknya infrastruktur fisik. Anggota DPRD Rusno Tandriono secara khusus menyodorkan proposal perbaikan infrastruktur pengairan untuk Desa Palasa, Kecamatan Palasa.