Sulawesitoday - Dana jaminan sosial perusahaan di Kabupaten Parigi Moutong menguap tanpa transparansi yang jelas. Legislator Fadli mencium adanya tata kelola yang sengaja disembunyikan dari pengawasan publik.
"Transparansi tata kelola CSR di Kabupaten Parigi Moutong ini belum jelas," ujar Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli saat interupsi rapat paripurna pertanggungjawaban APBD 2025 pada Senin 6 Juli 2026.
Krisis informasi. Anggota dewan tiga periode ini mengaku kesulitan mendapatkan data realisasi program kemitraan pihak swasta.
Padahal ruang fiskal daerah sedang menyusut tajam. Potensi dana swasta seharusnya bisa menjadi bantalan intervensi pembangunan sektor publik.
Baca Juga: Krisis Layanan Kesehatan Parigi Moutong Disorot, Anggota DPRD Arifin Daeng Palalo Protes Pemda
Parlemen mulai hilang kesabaran. Komisi bidang perekonomian sudah meminta data komprehensif kepada seluruh organisasi perangkat daerah sejak tiga pekan lalu.
"Jangankan melihat dampaknya, mengetahui apa yang dilakukan saja tidak ada datanya," kata Fadli dengan nada kecewa.
Langkah politik disiapkan. Dewan perwakilan rakyat daerah kini menimbang opsi pembentukan panitia khusus untuk mengusut tuntas sengkarut anggaran nonpemerintah ini.
Pemerintah daerah dituntut berbenah. Bupati harus memastikan seluruh investasi yang masuk memberikan kontribusi nyata dan tercatat secara akuntabel.