Jalan Berlubang Picu Kecelakaan di Kota Parigi, Pemkab Parigi Moutong Didesak Alokasikan Anggaran Darurat

Sulawesitoday - Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Basuki, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong untuk segera mempercepat perbaikan jalan berlubang dan pembenahan sistem drainase buruk di Kota Parigi yang telah memicu rentetan kecelakaan lalu lintas serta banjir tahunan.

Tuntutan tersebut disampaikan secara resmi oleh Basuki di tengah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong dengan agenda penyampaian Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) pada Senin, 6 Juli 2026. Ia menilai lambatnya respons pemerintah daerah membuat penanganan infrastruktur perkotaan berada dalam kondisi memprihatinkan.

Polisi Turun Tangan Tambal Jalan, Kehadiran Pemkab Dipertanyakan

Kondisi jalan utama di dalam wilayah Kota Parigi saat ini dilaporkan dipenuhi lubang dalam yang membahayakan keselamatan pengguna jalan. Akibat ketiadaan perbaikan dari instansi terkait, aparat kepolisian terpaksa turun ke lapangan secara mandiri. Mereka melakukan penambalan darurat guna meminimalkan risiko jatuhnya korban jiwa di jalan raya.

Basuki menilai tindakan kepolisian tersebut merupakan tamparan keras bagi fungsi pelayanan publik Pemkab Parigi Moutong. Ia menegaskan bahwa penanganan swadaya oleh aparat penegak hukum membuktikan belum adanya langkah optimal atau rencana taktis dari dinas teknis setempat.

"Jalan dalam kota kondisinya banyak berlubang dan sudah berkali-kali menyebabkan kecelakaan. Bahkan aparat kepolisian yang turun melakukan penambalan sebagai penanganan sementara. Ini menjadi pertanyaan, di mana kehadiran pemerintah daerah dalam menangani persoalan tersebut," cetus Basuki dari podium rapat paripurna.

Legislator tersebut menjelaskan bahwa tambalan semen atau material seadanya dari pihak kepolisian hanya bersifat sementara. Solusi permanen tetap membutuhkan intervensi anggaran dari pemda. Untuk itu, Pemkab Parigi Moutong diminta segera mengalokasikan anggaran khusus demi pemulihan total struktur ruas-ruas jalan utama perkotaan.

Krisis Drainase Puluhan Tahun: Titik Banjir RSUD Anuntaloko

Selain keselamatan di jalan raya, buruknya tata kelola saluran pembuangan air juga menjadi sorotan utama. Sistem drainase di kawasan pusat Kota Parigi dinilai tidak berfungsi maksimal. Hambatan aliran air ini memicu luapan langsung ke permukiman warga setiap kali hujan deras mengguyur wilayah tersebut.

Berdasarkan bukti laporan lapangan dan kesaksian warga, terdapat area spesifik yang menjadi episentrum luapan air terparah:

• Kawasan RSUD Anuntaloko: Saluran air di area fasilitas kesehatan ini gagal menampung debit air hujan, memicu genangan yang mengganggu akses pelayanan kesehatan.
• Wilayah Bawah Kota Parigi: Dataran rendah di sektor hilir kota yang menerima kiriman luapan air, merendam rumah warga hingga ketinggian yang mengganggu aktivitas domestik.

Dampak konkret dari kegagalan infrastruktur ini dirasakan langsung oleh masyarakat secara periodik selama puluhan tahun tanpa ada evaluasi struktural dari pemerintah daerah.

"Warga setiap kali hujan harus mengangkat barang-barang rumah tangga, bahkan menjemur kasur karena rumah mereka kebanjiran. Masalah ini sudah berlangsung puluhan tahun dan belum juga terselesaikan," ungkap Basuki membeberkan realita di lapangan.

Tuntutan Langkah Prioritas Pemkab Parigi Moutong

Guna mengatasi krisis ruang publik ini, DPRD mengeluarkan rekomendasi strategis yang harus segera dijalankan oleh jajaran eksekutif:

• Mobilisasi Pejabat ke Lapangan: Para pimpinan instansi dan dinas terkait diwajibkan melakukan peninjauan langsung secara periodik ke titik banjir saat hujan deras guna mengevaluasi malafungsi drainase.
• Alokasi Anggaran Khusus: Memasukkan program pembenahan sistem drainase dan pengaspalan ulang jalan berlubang ke dalam skala prioritas pembangunan daerah terdekat.
• Evaluasi Masterplan Drainase Perkotaan: Menyusun ulang tata saluran pembuangan air dari kawasan hulu, area RSUD Anuntaloko, hingga kawasan hilir agar mampu menampung debit air hujan ekstrem.

DPRD menegaskan bahwa kehadiran aktif birokrasi di tengah situasi krisis atau gangguan infrastruktur merupakan indikator utama dari kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat.