Sulawesitoday - DPRD Kabupaten Parigi Moutong mendesak pemerintah pusat mengambil alih seluruh pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Beban belanja pegawai dalam APBD membuat ruang fiskal daerah semakin sempit untuk membiayai pembangunan prioritas warga.
"Kami berharap pembiayaan PPPK diakomodasi pemerintah pusat melalui APBN," kata Wakil Ketua DPP ADKASI Faisan Lelo Badja di Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026.
Kapasitas keuangan daerah terus tertekan beban belanja rutin. Pengalihan pembiayaan PPPK ke APBN dinilai menjadi solusi tunggal penyehatan anggaran kabupaten.
Alokasi Dana Bagi Hasil belum sebanding dengan kebutuhan daerah. Keterlambatan transfer keuangan pusat berpotensi melumpuhkan berbagai pelayanan publik di tingkat tapak.
Pemerintah pusat diminta merevisi formula pembagian dana transfer. Penguatan fiskal menjadi syarat mutlak percepatan pembangunan infrastruktur desa.
Baca Juga: Kawal Hak Pendidikan Miskin, DPRD dan Pemda Parigi Moutong Loloskan Proyek Sekolah Rakyat
"Transfer keuangan dan dana bagi hasil perlu diperkuat agar daerah punya ruang fiskal memadai," ujar Wakil Ketua DPP ADKASI Alfres Masboy Tonggiroh, Selasa, 28 Juli 2026.
Sektor pendidikan dan kesehatan paling terdampak imbas krisis anggaran. Pemerintah daerah terpaksa memangkas alokasi pemberdayaan ekonomi warga.
Sinergi kebijakan antarlembaga menjadi kunci penyelesaian krisis anggaran. Kementerian Dalam Negeri diharapkan memperjuangkan aspirasi daerah dalam pembahasan anggaran nasional.
Otonomi daerah sulit berjalan tanpa kemandirian finansial yang kuat. Ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah terus memicu ketidakpastian pembangunan di pelosok.
"Dukungan pendanaan memadai membuat pemerintah daerah lebih fokus meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat," ucap Faisan Lelo Badja, Selasa, 28 Juli 2026.
Kementerian Dalam Negeri berjanji menampung seluruh masukan daerah. Pengusulan revisi skema transfer keuangan masuk dalam agenda prioritas pembahasan regulasi mendatang.