Sulawesitoday - Polsek Parigi turun tangan mengurai kekusutan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar di SPBU Kampal. Langkah tegas ini diambil demi menghentikan keluhan nelayan dan petani yang kesulitan mendapat jatah BBM.
“Kami mengundang Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, dan pengelola SPBU Kampal pada Senin, 3 Agustus 2026,” kata Kapolsek Parigi IPTU Jusman Bakri, Kamis, 30 Juli 2026. Pertemuan lintas sektor ini membongkar hambatan distribusi solar bersubsidi di wilayah Parigi Moutong.
Polisi mendeteksi gejolak sosial di lapangan. Antrean panjang dan kericuhan pembeli kerap memicu gangguan ketertiban masyarakat.
Mekanisme barcode solar menjadi simpul masalah utama. Banyak warga sektor produktif mengaku sistem digital ini justru menyulitkan akses BBM.
Pemerintah daerah harus menyelaraskan data penerima. Kepolisian mendorong verifikasi ulang kuota nelayan dan petani lokal secara transparan.
Baca Juga: Usut Jual Beli Barcode BBM Subsidi, Bupati Parigi Moutong Ancam Pecat ASN Terlibat
“Forum ini bertujuan menyatukan persepsi seluruh pihak terkait,” ujar Jusman di ruang kerjanya. Pihaknya ingin keluhan masyarakat menyangkut solar subsidi segera mendapat jalan keluar.
Pengawasan lapangan bakal ditingkatkan secara ketat. Kepolisian tidak ragu menindak oknum yang bermain dalam penyaluran solar.
Sektor pertanian dan perikanan merupakan tulang punggung daerah. Gangguan pasokan BBM otomatis melumpuhkan perekonomian warga kecil di Parigi.
Pengelola SPBU wajib mematuhi aturan standar pelayanan. Distribusi solar harus mendahulukan kelompok masyarakat penerima manfaat resmi.
Skema baru penyaluran solar akan langsung disepakati. Petani dan nelayan dipastikan mendapat kepastian alur pembelian BBM bersubsidi.
“Persoalan di SPBU Kampal harus tuntas dengan solusi bersama,” tutur Jusman memungkas keterangannya. Semua pihak diharapkan berkomitmen menjalankan hasil keputusan rapat besok.