Sulawesitoday - pernahkah Anda mendengar kabar tentang daerah yang punya rencana pembangunan besar, tetapi dananya terbatas? Kejadian seperti ini sedang dialami oleh Kabupaten Parigi Moutong di Sulawesi Tengah.
Saat menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk tahun 2027, pemerintah setempat memproyeksikan anggaran sebesar Rp1,7 triliun. Namun, di saat yang sama, mereka juga mewanti-wanti adanya tantangan berupa keterbatasan fiskal daerah.
Bagi orang awam, istilah keterbatasan fiskal mungkin terdengar sangat teknis dan rumit. Padahal, jika diibaratkan dalam kehidupan sehari-hari, kondisi ini mirip seperti mengelola keuangan rumah tangga.
Keterbatasan fiskal terjadi ketika jumlah uang yang masuk ke kas daerah tidak sebanding dengan banyaknya kebutuhan yang harus dibiayai.
Kebutuhan daerah sangat banyak, mulai dari memperbaiki jalan rusak, membangun sekolah, hingga menyediakan layanan kesehatan gratis. Namun, uang penghasilan daerah dari pajak, retribusi, dan dana transfer pusat jumlahnya terbatas.
Lantas, dari mana sebenarnya sumber uang pemerintah daerah? Jika kita mempelajari sistem keuangan daerah dari berbagai pembahasan ekonomi di platform seperti kanal YouTube Kemenkeu RI atau portal berita ekonomi nasional, kas daerah di Indonesia umumnya bersumber dari tiga pintu utama.
Baca Juga: Ancaman Fiskal Terbatas, Parigi Moutong Fokuskan Rp1,7 Triliun RKPD 2027 untuk Ekonomi
Pertama adalah Pendapatan Asli Daerah yang dikumpulkan dari pajak kendaraan, retribusi pasar, hingga pajak restoran. Kedua adalah Dana Transfer dari Pemerintah Pusat seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Ketiga adalah pembiayaan lain yang sah.
Masalahnya, tidak semua daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah yang besar. Banyak kabupaten di Indonesia yang masih sangat bergantung pada kucuran dana dari pemerintah pusat.
Ketika penerimaan negara secara nasional sedang berfluktuasi atau pendapatan daerah tidak mencapai target, maka ruang gerak anggaran daerah otomatis menjadi sempit. Inilah yang membuat pemerintah daerah harus benar-benar cermat memutar otak agar uang yang ada tidak habis untuk hal-hal yang tidak penting.
Lalu, apa dampaknya bagi masyarakat jika suatu daerah mengalami keterbatasan anggaran? Dampak paling nyata adalah tidak semua usulan pembangunan warga bisa langsung diwujudkan. Pemerintah harus membuat skala prioritas yang sangat ketat.
Seperti yang dilakukan Bappelitbangda Parigi Moutong, mereka memilih untuk memfokuskan dana pada sektor vital saja, seperti bantuan modal UMKM, asuransi untuk petani dan nelayan, serta program layanan kesehatan keliling.
Strategi ini diambil agar setiap rupiah uang rakyat yang dibelanjakan bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas.