Sulawesitoday - Pernahkah membayangkan bagaimana caranya pemerintah membagi uang miliaran hingga triliunan rupiah agar semua warga merasa adil? Ketika Pemda Parigi Moutong merencanakan anggaran Rp1,7 triliun untuk tahun 2027, Kepala Bappelitbangda menegaskan bahwa mereka tidak bisa mengakomodasi semua usulan yang masuk.
Pemerintah harus betul-betul selektif dalam memilih program. Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya proses penentuan prioritas itu dilakukan?
Proses perencanaan pembangunan daerah sebenarnya melalui tahapan yang cukup panjang dan melibatkan masyarakat.
Berdasarkan panduan umum tata kelola pemerintahan yang sering diulas di portal informasi publik Kemenpan-RB serta berbagai seminar edukasi perencana daerah di YouTube, penyusunan anggaran diawali dari tingkat bawah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang.
Baca Juga: Mengapa Daerah Bisa Kehabisan Uang? Mengenal Keterbatasan Fiskal Lewat Anggaran Parigi Moutong
Tahapan ini dimulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten untuk menjaring apa saja kebutuhan nyata warga di lapangan.
Dari ribuan usulan yang masuk, pemerintah daerah tidak bisa langsung menyetujui semuanya begitu saja. Di sinilah prinsip skala prioritas mulai diterapkan.
Tim perencana di Bappelitbangda akan menyaring usulan berdasarkan kriteria mendesak dan dampak sosialnya. Program yang berkaitan langsung dengan urusan perut rakyat, peningkatan kualitas SDM, serta akses jalan penghubung ekonomi biasanya akan menempati urutan paling atas.
Contoh konkretnya bisa kita lihat pada fokus pembangunan di Parigi Moutong. Mengingat sebagian besar wilayahnya mengandalkan hasil bumi dan laut, pemerintah setempat memilih memprioritaskan penyediaan sarana produksi, jaminan asuransi petani-nelayan, dan penguatan UMKM.
Sementara untuk layanan dasar, penyediaan fasilitas kesehatan keliling ke desa terpencil diprioritaskan karena dampaknya langsung dirasakan oleh warga yang membutuhkan.
Memahami cara kerja perencanaan anggaran ini sangat penting bagi kita sebagai warga negara. Dengan memahami bahwa anggaran daerah terbatas dan harus dibagi secara selektif, masyarakat bisa lebih aktif mengawal proses Musrenbang di wilayah masing-masing.
Warga tidak hanya sekadar mengusulkan pembangunan, tetapi juga ikut memastikan agar dana publik betul-betul digunakan untuk program yang paling prioritas dan membawa manfaat nyata bagi banyak orang.