Sulawesitoday - Sektor keuangan syariah kini dilibatkan langsung untuk menanggulangi dampak kekerasan berbasis gender di Sulawesi Barat. Langkah inovatif ini memanfaatkan dana zakat sebagai bantuan darurat bagi para korban.
"Pemanfaatan dana zakat difokuskan untuk memenuhi kebutuhan mendesak serta pemulihan korban," ujar Kepala Pusat Studi Islam, Perempuan dan Pembangunan ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Yulianti Muthmainnah, Rabu, 12 Agustus 2026.
Pendekatan ini menyasar kelompok rentan. Korban kekerasan dinilai berhak menerima zakat demi memutus stigma negatif di masyarakat.
Data daerah menunjukkan situasi darurat. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Majene mencatat 243 kasus kekerasan sejak 2020 hingga 2025.
Bantuan hukum tetap kewajiban negara. Penanganan kasus tidak boleh memindahkan beban ganti rugi dari pelaku ke lembaga amil.
Baca Juga: Kasus Pencurian Pasar Sentral Majene Terungkap, Polisi Bekuk Pelaku dan Uang Tunai
"Restitusi tetap menjadi tanggung jawab mutlak pelaku kekerasan," sebutnya.
Lembaga amil menyatakan kesiapan penuh. Perwakilan Badan Amil Zakat Nasional se-Sulawesi Barat menyambut positif skema bantuan darurat ini.
Kolaborasi lintas sektor mulai diperkuat. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Barat menyusun strategi penanganan bersama.
Puluhan pemangku kepentingan hadir langsung. Sebanyak 32 perwakilan dari kepolisian, kejaksaan, akademisi, hingga jurnalis mengikuti simulasi penanganan kasus.
"Forum ini bertujuan mempercepat penyusunan kebijakan penganggaran daerah," ucapnya.
Gerakan ini mengawal aturan hukum. Seluruh elemen memantau implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Rekomendasi resmi segera diterbitkan. Tim penyusun menyiapkan dokumen Surat Edaran terkait penghapusan kekerasan berbasis gender.