Sulawesitoday - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menghadiri pelantikan Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M., sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Palu periode 2025–2027. Prosesi resmi digelar di Gedung Banua Kaili Unismuh Palu, Selasa pagi.
Acara ini diwarnai kehadiran Kepala LLDikti Wilayah XVI Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah, bersama unsur Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan, serta Wakil Gubernur Sulteng, dr. Reny Lamadjido. Suasana khidmat terlihat saat penandatanganan berita acara pelantikan.
Dalam sambutannya, Rakhmat Renaldy menyampaikan penghargaan tinggi atas kepercayaan Muhammadiyah.
“Prof. Rajindra telah menunjukkan kinerja luar biasa pada periode sebelumnya, khususnya dalam memperkuat pelayanan hukum, penegakan, dan perlindungan yang terintegrasi dengan pendidikan serta pengabdian masyarakat,” ujarnya.
Lebih jauh, Rakhmat menegaskan strategi kolaborasi antara Kemenkumham dan kampus: penyuluhan hukum untuk masyarakat, peningkatan literasi hukum di kalangan mahasiswa, serta pengembangan riset hukum yang inklusif. Kerja sama ini diharapkan memperkuat kesadaran hukum di tingkat lokal.
“Kemenkumham tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan lembaga pendidikan tinggi seperti Unismuh untuk mencetak generasi yang sadar hukum, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga tatanan hukum yang adil dan beradab,” tegasnya, disambut tepuk tangan hadirin.
Prof. Rajindra menambahkan, program unggulan akan difokuskan pada penguatan klinik hukum, kemitraan dengan lembaga pemerintahan, dan pemberdayaan sivitas akademika untuk riset terapan.
“Kami akan memanfaatkan sinergi ini demi peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan publik,” kata Rajindra.
Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido dalam kesempatan itu menyampaikan dukungan pemerintah provinsi. Ia berharap integrasi antara kebijakan hukum dan pendidikan tinggi dapat mempercepat pembangunan sosial‑ekonomi di Sulteng.
Pelantikan ini menjadi tonggak penting bagi Universitas Muhammadiyah Palu dan Kemenkumham Sulteng. Sinergi kedua lembaga diharapkan menanamkan nilai-nilai keilmuan dan kepatuhan hukum, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tengah.