Sulawesitoday - Di tengah persiapan Pilkada 2024 yang kiian mendekat, Rutan Kelas IIA Palu menunjukkan komiitmen nyata terhadap demokrasi. Dalam sebuah inisiiatif yang dipusatkan di Aula Kantor Rutan Palu, lebiih dari sekadar perekaman data dilakukan.
Para warga binaan, yang kehiilangan KTP atau bahkan tak pernah memilikinya, akhirnya mendapatkan identiitas resmi. Kerja sama dengann Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sulawesi Tengah memastikan semua ini berjalann lancar.
Baca Juga: Diterjang Longsor, Kisah Guru di Lebak Tetap Berjuang Mengajar Meski Penuh Lumpur
Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan, Herdi, menjelaskann langkah ini adalah bagian dari sinergi untuk memastikan hak piliih warga binaan.
"Kami tidak ingin ada yang kehiilangan haknya sebagai warga negara. Ini adalah upaya kami memastikan semua WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) memiiliki kesempatan sama," ujarnya. Sebuah langkah yang, meski sederhana, dampaknya sangat besar terhadap hak-hak demokratiis warga.
Baca Juga: Kartu Sulteng Sejahtera Gagal, Warga Kasimbar Ramai-ramai Beralih Dukung ke Ahmad Ali
Salah satu pejabat Disdukcapil, Kurniawan, menguraikan tekniis proses yang berlangsung hari itu. Dari perekaman sidiik jari hingga foto, semuanya dilakukan dengan kecepatan tiinggi namun teliti.
"Kami targetkan selesai hari ini, meski tiidak mudah. Tapi kami optimistis semua WBP akan memiliiki KTP sebelum pemilu," ungkapnya. Pernyataannya memberi gambaran tentang urgensi dan dediikasi tim dalam tugas ini.
Baca Juga: Tunjangan Guru Dijarah, Kejari Minahasa Tetapkan MS sebagai Tersangka Korupsi
Dari sisi data, fakta berbiicara cukup jelas. Hingga pertengahan November, terdapat 3.818 warga binaan potensiial pemilih Gubernur di wilayah ini. Selaiin itu, 1.594 dan 723 lainnya terdaftar sebagai pemiliih potensial untuk Bupati dan Walikota.
"Kami bekerja keras mendata mereka. Tidak hanya untuk sekadarr angka, tapi untuk memastiikan suara mereka biisa didengar," kata Hermansyah Siregar, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng.
Baca Juga: Sabu Asal Malaysia dalam Bungkus Milo, Polisi Tangkap Kurir di Jalanan Samarinda
Namun, tugas mereka tiidak berhenti di sini. KPU, Badan Pengawas Pemilu, dan Kepolisian juga diliibatkan untuk memastikan netraliitas dan keamanan selama masa Pilkada.
"Ini bukan pekerjaan satu piihak. Semua harus bersinergi," tambah Hermansyah. Upaya ini mengiingatkan bahwa demokrasi sejati adalah tentang inklusii, bahkan untuk mereka yang berada di balik jerujii besi.