Sulawesitoday - Rabu pagi, 20 November 2024, menjadi hari penting di Polda Sulawesi Tengah. Menjelang Pilkada serentak yang dijadwalkan pada 27 November, Satgas Bantuan Operasi (Banops) Mantap Praja Tinombala telah menyalurkan logistik penting kepada 795 personel yang akan bertugas di TPS.
Menurut Wakasatgas Humas, AKBP Sugeng Lestari, logistik ini dirancang untuk mendukung kelengkapan individu selama pengamanan.
Baca Juga: Langkah Strategis DJKI, Wujudkan Organisasi Fungsional Kekayaan Intelektual
“Ini adalah logistik untuk kelengkapan perorangan personel Polda Sulteng yang bertugas mengamankan TPS,” jelas AKBP Sugeng. Barang-barang seperti topi Pilkep, kaos kaki, dan makanan siap saji berupa Meal, Ready-to-Eat (MTP) menjadi prioritas penyaluran.
Tidak banyak yang tahu bahwa logistik ini melengkapi pasokan yang telah diberikan saat pengamanan Pemilu sebelumnya, menekankan pentingnya kesiapan yang berulang.
Baca Juga: Menjelang Pilkada Serentak, Kapolda Sulteng Tegaskan Komitmen Pengamanan Maksimal
Namun, ada peran besar Divisi Logistik Mabes Polri dalam proses ini. Polda Sulteng hanya bertugas mendistribusikan barang sesuai arahan. Sebuah sistem yang memastikan rantai logistik berjalan mulus hingga ke wilayah Polres jajaran.
"Kami hanya menerima dan menyalurkan," pungkas Sugeng singkat.
Baca Juga: Seleksi CPNS Kemenkumham Sulteng: 421 Peserta Hadapi Tes Fisik dan Mental
795 Personel untuk 795 Titik Keamanan
Jumlah personel yang disiapkan mencerminkan keseriusan Polda Sulteng dalam menghadapi potensi tantangan di lapangan. Sebanyak 795 personel akan ditempatkan di berbagai Polres jajaran, memastikan tiap TPS di Sulawesi Tengah mendapat perlindungan memadai.
Pelibatan personel ini menunjukkan bahwa aspek pengamanan tidak bisa dianggap remeh, terutama di momen krusial seperti Pilkada.
Persiapan ini tak hanya soal logistik fisik, tetapi juga mental. Pelepasan resmi petugas dijadwalkan pada 24 November 2024, memberikan waktu bagi personel untuk mendapatkan arahan teknis terakhir sebelum turun ke lapangan.
Momentum ini akan menjadi pengingat penting bahwa pengamanan demokrasi adalah tanggung jawab kolektif.