Bupati Erwin Burase Bentuk Tim Terpadu Tertibkan Barcode BBM Subsidi di Parigi Moutong Demi Petani dan Nelayan

Sulawesitoday - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong membentuk tim terpadu untuk menertibkan mekanisme penerbitan barcode dan memperketat pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sektor pertanian serta perikanan. Langkah taktis ini diambil menyusul meluasnya sorotan publik dan legislatif terkait dugaan penyalahgunaan barcode solar subsidi di wilayah tersebut.

Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, mengonfirmasi bahwa kepastian pembentukan tim lintas instansi ini merupakan hasil keputusan rapat koordinasi jajaran pemerintah daerah.

Fokus dan Keanggotaan Tim Terpadu BBM Kabupaten Parigi Moutong

Pembentukan tim terpadu bertujuan untuk menutup celah manipulasi digital dalam sistem pendaftaran QR code atau barcode Pertamina. Tim ini akan bergerak melakukan pengawasan dari wilayah utara hingga selatan Kabupaten Parigi Moutong.

Instansi yang terlibat dalam tim gabungan ini meliputi:

• Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis Pemkab Parigi Moutong (Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan dan Perikanan).
• Aparat Penegak Hukum (APH).
• PT Pertamina (Persero).

Instansi vertikal terkait yang memiliki kewenangan pengawasan energi bersubsidi.

Evaluasi Mekanisme Barcode Sektor Pertanian dan Perikanan

Kebijakan ini dipicu oleh desakan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur verifikasi pemohon barcode. Berdasarkan data lapangan, distribusi solar subsidi rawan menyimpang jika tidak disesuaikan dengan linimasa aktivitas produksi riil di sektor pangan.

Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfres Masboy Tonggiroh, menegaskan bahwa penerbitan dokumen rekomendasi pendaftaran barcode wajib dilakukan secara lebih selektif. Menurutnya, penggunaan barcode untuk alat mesin pertanian (alsintan) harus berbasis kalender akademik pertanian:

• Tahap Pengolahan Lahan: Kuota disesuaikan dengan traktor yang beroperasi.
• Musim Tanam: Pembatasan volume untuk pompa air.
• Musim Panen: Alokasi khusus untuk mesin pemotong padi (combine harvester).
• Penerapan regulasi berbasis fase ini bertujuan agar pasokan solar bersubsidi tidak bocor ke pihak ketiga di luar kebutuhan operasional petani.
• Catatan Pengawasan: Anggota DPRD Parigi Moutong, Ni Wayan Leli Pariani, mendorong intervensi pengawasan yang merata tanpa tebang pilih. Penertiban wilayah distribusi dari sektor utara hingga selatan Parigi Moutong mendesak dilakukan demi menjamin keadilan akses bagi kelompok nelayan tradisional dan petani kecil.

Target Output Sistem Pengawasan Baru

Melalui komitmen kepala daerah dan penguatan regulasi ini, Pemkab Parigi Moutong menargetkan cetak biru (blueprint) tata kelola energi yang bersih. Struktur pengawasan baru diarahkan untuk mencapai dua target utama:

• Transparansi Data: Integrasi data penerima rekomendasi dinas dengan database agen/SPBU Pertamina.
• Akuntabilitas Penyaluran: Memastikan subsidi energi tepat sasaran sesuai aturan perundang-undangan dan mencegah kelangkaan artifisial akibat penimbunan.