Gedung Perpustakaan Gagal Berfungsi, DPRD Parigi Moutong Dukung Proses Hukum

Sulawesitoday - DPRD Parigi Moutong merekomendasikan sanksi daftar hitam bagi konsultan proyek Gedung Perpustakaan Daerah. Langkah tegas ini diambil karena bangunan publik bernilai besar ini gagal difungsikan secara optimal.

"Langkah sanksi daftar hitam sangat mendesak demi menyelamatkan uang negara," ujar Sekretaris DPRD Parigi Moutong, Srikandi Puja Passau, saat membacakan rekomendasi sidang paripurna di Parigi, Rabu, 15 Juli 2026. Keputusan penting ini lahir setelah panitia khusus membedah hasil audit badan pemeriksa keuangan.

Lembaga legislatif ini menilai mutu perencanaan proyek sangat buruk. Akibatnya, masyarakat dirugikan karena tidak bisa memanfaatkan fasilitas gedung tersebut.

DPRD kini mendukung penuh pengusutan kasus hukum proyek perpustakaan. Aparat penegak hukum diharapkan bekerja cepat membongkar dugaan penyimpangan ini.

Baca Juga: Beda Hitung Denda Proyek Perpustakaan Parigi Moutong Picu Polemik di Rapat Pansus DPRD

"Kami mendorong aparat penegak hukum bertindak transparan dan akuntabel," kata Srikandi di hadapan forum sidang paripurna. Komitmen ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan ketat anggaran daerah.

Proses tender proyek juga mendapat sorotan tajam dari dewan. Pemerintah daerah diminta tidak sekadar memenangkan penawar harga paling murah.

Aspek rekam jejak penyedia jasa wajib menjadi acuan utama. Komitmen serta kemampuan teknis kontraktor menentukan kualitas hasil pembangunan fisik.

Penyelidikan internal kini harus segera berjalan di beberapa instansi. Inspektorat daerah diminta melakukan audit investigasi khusus secepatnya.

"Beberapa dinas basah menjadi sorotan utama dalam laporan audit," ucap Srikandi sambil menunjuk dinas perpustakaan serta dinas kesehatan. Evaluasi menyeluruh ini bertujuan mencegah kebocoran anggaran terulang lagi.

Penunjukan pejabat pembuat komitmen ke depan juga wajib diperketat. Langkah selektif ini diperlukan untuk mengawal proyek bernilai raksasa.