[wpseo_breadcrumb]
Keberadaan Mafia Pupuk Subsidi di Parigi Moutong Disorot DPRD dan Kejari
DPRD dan Kejari Parigi Moutong Tindak Lanjut Kelangkaan Pupuk Subsidi
Sulawesitoday - Kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua DPRD, Alfred Tonggiroh, dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari), Ikhwanul Ridwan Saragih.
Kamis 6 Juni 2024, Alfred mengungkapkan kekesalannya atas distribusi pupuk yang tidak sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), sementara Kejari berencana memberantas mafia pupuk subsidi.
Distribusi Pupuk Tidak Sesuai RDKK
Alfred menyayangkan kondisi di mana petani sawah menerima pupuk yang tidak sesuai dengan RDKK, yang merupakan rencana kebutuhan kelompok yang disusun berdasarkan musyawarah anggota.
"Saat ini petani teriak semua, karena pupuk subsidi ini sangat kurang. Sementara kita ketahui secara nasional ada tambahan pupuk subsidi," ungkap Alfred.
Masalah Transparansi di Gudang Lini III
Wakil Ketua DPRD tersebut juga mengkritik kepala gudang lini III yang menutup akses informasi dari media dan melarang dokumentasi pupuk yang ada di gudang.
"Apa masalahnya, ini pupuk subsidi milik rakyat, kemudian tugas jurnalis harus meliput semua," tegas Alfred. Ia mendesak agar Komisi II segera memanggil PT Pupuk Indonesia Group dan Dinas TPHP untuk klarifikasi.
Kejaksaan Negeri Akan Berantas Mafia Pupuk
Kepala Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, Ikhwanul Ridwan Saragih, memerintahkan kasi intel untuk menyelidiki masalah pupuk bersubsidi. Hingga kini, belum ada laporan penyalahgunaan pupuk, namun Kejari akan bekerja sama dengan Kapolres Parigi Moutong untuk menangani persoalan ini.
"Kami meminta informasi dari teman-teman media untuk segera menghubunginya atau melalui kasi intel, apabila ada informasi soal penyalagunaan pupuk ini," tegas Ikhwanul dalam konferensi pers, Kamis 6 Juni 2024.
Langkah Koordinatif Dinas Pertanian
Kasi Intel Kejari, Irwanto, menyatakan telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Parigi Moutong terkait distribusi pupuk subsidi. Tahun ini, ada surat pendampingan penyaluran mulai dari produsen hingga pengecer dan penyaluran langsung ke petani.
Irwanto menambahkan, "Apabila ada permainan, bermainnya di mana, di pengecer atau di produsennya, hingga pupuk ini tidak sampai kepada petani. Seharusnya satu hektar itu 5 hingga 6 karung, tetapi yang diterima petani hanya 1 karung."
