@sulawesitodaycom DPRD Parigi Moutong Dorong Aparat Usut Penyelewengan Barcode BBM Subsidi Petani Nelayan Sulawesitoday - Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Alfres Masboy Tonggiroh, secara resmi mendesak Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) serta aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan dan melakukan audit berkala terhadap sistem barcode BBM subsidi. Langkah strategis ini diambil guna menutup celah penyalahgunaan solar subsidi oleh kelompok tani fiktif atau pihak tidak bertanggung jawab, terutama pada periode rawan yaitu masa jeda dua hingga tiga bulan setelah musim tanam di mana kebutuhan riil operasional alsintan di lapangan menurun drastis. Melalui sinkronisasi data manifest barcode yang mencakup identitas kelompok, lokasi desa, dan kalender aktivitas pertanian, regulasi ini dirancang sebagai instrumen kontrol digital yang memastikan distribusi energi tepat sasaran demi melindungi hak kuota para petani dan nelayan di wilayah Sulawesi Tengah.
♬ suara asli - Menurut Sulawesitoday - Menurut Sulawesitoday
Sulawesitoday - Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Alfres Masboy Tonggiroh, mendesak pemerintah daerah memperketat penerbitan barcode BBM subsidi untuk sektor pertanian dan perikanan. Langkah selektif ini krusial guna menutup celah manipulasi solar subsidi yang rawan terjadi di luar masa tanam dan panen. DPRD juga mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas jika ditemukan indikasi penyimpangan distribusi di lapangan.
Regulasi Barcode Berbasis Kelompok Tani Terdaftar
Penerbitan barcode solar subsidi wajib mengacu pada kebutuhan riil para pelaku usaha bertani dan nelayan. Alfres Masboy Tonggiroh menegaskan bahwa basis data penerima harus valid dan terverifikasi secara hukum.
- Verifikasi Data: Barcode sektor pertanian hanya diterbitkan bagi kelompok tani yang terdaftar resmi.
- Identitas Transparan: Dokumen barcode memuat data manifes yang mencakup identitas kelompok tani, lokasi desa, serta kuota volume BBM yang disesuaikan dengan ketentuan.
- Fungsi Dokumen: Data manifes pada barcode berfungsi sebagai instrumen pengawasan digital, bukan jaminan akses kuota tanpa batas.
Baca Juga: Penyelewengan Barcode BBM Nelayan Parigi Moutong, Solar Subsidi Diduga Dialihkan ke Tambang Ilegal
Celah Penyalahgunaan BBM pada Periode Jeda Pertanian
Kebutuhan solar subsidi bagi petani tidak berlangsung secara konstan sepanjang tahun. Lonjakan permintaan hanya terjadi pada fase-fase spesifik, sehingga masa senggang menjadi titik paling rawan penyelewengan.
Siklus Kebutuhan Solar Petani
- Fase Pengolahan Lahan & Musim Tanam: Kebutuhan solar subsidi sangat tinggi untuk operasional alat dan mesin pertanian (alsintan).
- Fase Jeda Pemeliharaan: Kebutuhan BBM menurun drastis selama dua hingga tiga bulan setelah masa tanam selesai.
- Fase Panen: Permintaan kuota solar kembali meningkat untuk menggerakkan mesin pemanen dan logistik.
"Setelah musim tanam selesai, petani tidak lagi menggunakan BBM dalam jumlah besar. Baru nanti saat panen kembali membutuhkan. Ada jeda waktu yang cukup panjang, dan di situlah seharusnya pengawasan dilakukan," ujar Alfres.
Kontrol Berbasis Kalender Musim
Setiap wilayah desa di Kabupaten Parigi Moutong memiliki jadwal musim tanam dan panen yang berbeda-beda. Fluktuasi ini harus dipantau secara semantik melalui sistem distribusi:
Jika satu desa telah menyelesaikan masa tanam, aktivitas penebusan solar subsidi volume besar menggunakan barcode di SPBU semestinya otomatis dihentikan.
Kepemilikan barcode tidak melegitimasi pengambilan solar subsidi secara bebas di luar jadwal aktivitas produksi pertanian.
Desakan Evaluasi Dinas TPHP dan Penegakan Hukum
Guna mengamankan kuota energi bagi masyarakat yang berhak, DPRD Parigi Moutong meminta tindakan konkret dari instansi teknis dan aparat keamanan.
Instuksi Kerja untuk Dinas TPHP
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Parigi Moutong diwajibkan melakukan evaluasi berkala dengan akuntabilitas tinggi:
- Melakukan audit dan rekonsiliasi data volume liter solar yang telah disalurkan melalui barcode.
- Mencocokkan volume penyaluran BBM dengan fakta aktivitas pertanian riil di lapangan.
Keterlibatan Aparat Penegak Hukum
DPRD Parigi Moutong meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap segala bentuk penyelewengan distribusi energi subsidi. Sinergi pengawasan internal pemda dan penegakan hukum eksternal diperlukan agar subsidi negara tidak bocor kepada pihak-pihak yang mengambil keuntungan secara ilegal. DPRD memastikan fungsi pengawasan legislatif akan berjalan konsisten untuk mengawal hak para petani dan nelayan di Parigi Moutong.