Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014: Mengatur spesifikasi konsumen pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Solar yang melarang tegas alokasi subsidi untuk sektor industri komersial skala besar atau tambang ilegal.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Penggunaan identitas dan pemalsuan surat kuasa tanpa hak dapat dijerat dengan pasal pemalsuan dokumen.
Kasus penyelewengan solar ke tambang ilegal ini bukan pertama kalinya terjadi di wilayah Sulawesi Tengah, setelah sebelumnya modus serupa sempat dilaporkan melibatkan sejumlah SPBU di kawasan koridor industri Morowali.