Sulawesitoday - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menutup mata. Lembaga anti-rasuah itu dengan tegas menyatakan membuka peluang memanggil dan memeriksa Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menantu Presiden Joko Widodo, terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan senilai Rp 231,8 miliar.
Bayang-bayang penyelidikan ini kini kian mendekati kursi kekuasaan di provinsi tersebut, menyusul serangkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang telah menjaring sejumlah nama.
Kasus ini bermula dari dua kali OTT yang mengguncang Sumatera Utara, berhasil membongkar praktik rasuah dalam proyek infrastruktur jalan.
Lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, sosok yang baru saja dilantik oleh Gubernur Bobby Nasution pada Februari 2025 lalu.
Penunjukan yang masih hangat, kini harus berhadapan dengan jerat hukum. Nilai proyek yang terindikasi korup ini mencapai angka yang tak kecil, setidaknya Rp 231,8 miliar.
Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dengan gamblang menyampaikan bahwa siapa pun yang terindikasi terlibat, tak peduli jabatannya, akan dimintai keterangan.
"Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke kepala dinas yang lain atau ke gubernurnya, kami akan minta keterangan," tegas Asep.
Ia menambahkan, proses penyelidikan KPK menganut prinsip follow the money, menelusuri ke mana saja aliran uang suap bergerak, bahkan dengan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ini bukan sekadar mencari jejak uang, namun juga menyingkap setiap jejak perintah yang berbau kepentingan.
KPK menegaskan tak akan ada perlakuan istimewa dalam setiap pemeriksan yang dilakukan. Baik itu pejabat setingkat kepala dinas maupun seorang gubernur, jika ada dugaan keterlibatan yang kuat, pintu pemanggilan akan terbuka lebar.
Pertanggungjawaban tidak melulu harus soal aliran uang, namun juga bisa terkait dengan perintah atau kebijakan yang secara terselubung menguntungkan pihak tertentu dalam proyek. Ini menjadi sinyal kuat bahwa KPK tak hanya membidik penerima uang haram, namun juga otak di balik arahan korupsi.
Hingga berita ini ditulis, memang belum ada keterangan resmi mengenai pemanggilan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution oleh KPK.
Namun, dengan segala indikasi yang terus berkembang dari hasil penelusuran aliran dana, peluang bagi mantu Jokowi ini untuk dimintai keterangan sangatlah terbuka.
Proses ini adalah babak penting dalam upaya menuntaskan kasus korupsi, di mana KPK bersikukuh tidak akan mengecualikan siapa pun demi keadilan yang menyeluruh.