Chandra, PPK di rumah sakit, memberikan jawaban serupa. Menurutnya, semua proses pekerjaan sudah dilakukan sesuai Juknis berlaku. Tidak ada penyimpangan.
-
Mengapa Isu Ini Penting?
RSUD Undata bukan sembarang rumah sakit. Ini adalah rujukan utama Sulteng. Transparansi menjadi kunci utama.
Praktik makelar proyek, jika terbukti, akan merugikan masyarakat. Dana yang seharusnya untuk pelayanan kesehatan malah bocor ke kantong pribadi. Akan ironis memang.
Belum lagi dampak terhadap kualitas pembangunan. Kontraktor yang menang bukan karena kompetensi. Melainkan kemampuan "bermain" dalam sistem korup.
-
Apakah Ada Bukti Konkret?
Pola yang terungkap cukup konsisten.
Investigasi lebih lanjut memang diperlukan. Otoritas terkait sebaiknya tidak menutup mata. Apalagi jika ada indikasi kuat praktik korupsi.
Bisnis gelap di balik tembok putih memang bukan hal baru dalam dunia birokrasi Indonesia. Yang mengherankan, praktik ini masih terus berlangsung di era transparansi seperti sekarang.
RSUD Undata, sebagai institusi pelayanan publik, seharusnya menjadi contoh dalam pengelolaan keuangan. Bukan malah menjadi lahan basah para makelar proyek yang rakus.
Masyarakat Sulteng berhak mendapat pelayanan kesehatan terbaik. Bukan sisa-sisa anggaran yang sudah dipotong komisi di sana-sini. Saatnya membersihkan praktik busuk ini. Demi kesehatan yang lebih sehat.
Baca Juga: Tim Gabungan Buru Penyebab Keracunan 27 Siswa SMP Taopa Usai Konsumsi MBG