Sulawesitoday - Skandal besar mengguncang Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) setelah dua pegawainya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemblokiran situs judi online yang diselewengkan. Dua orang ini, dengan inisial A dan M, kini resmi masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polda Metro Jaya. Keberadaan mereka masih belum diketahui dan kini menjadi fokus pengejaran tim Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menegaskan, “Terhadap tersangka DPO A dan M, penyidik Subdit Jatanras masih terus melakukan pengejaran secara intensif.”
Kasus ini bukan hanya soal pemblokiran situs yang tidak dilakukan. Aksi mereka diduga melibatkan kerja sama dengan bandar judi online, di mana sejumlah situs judi yang seharusnya diblokir justru sengaja dibiarkan tetap beroperasi. Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar: sejauh mana peran para pegawai di Komdigi dalam melindungi situs-situs judi tersebut? Dan siapa saja pihak yang menerima setoran dari bandar judi ini? Setidaknya, 15 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdiri dari 11 pegawai Komdigi dan 3 warga sipil.
Kabar ini jelas bukan sesuatu yang main-main. Dampaknya meluas hingga ke citra Komdigi sebagai lembaga pengawas. Kepercayaan publik menjadi taruhan, terlebih ketika masyarakat melihat ada kelemahan di level kontrol internal. Fakta bahwa situs-situs ini tetap eksis karena "dijaga" oleh oknum pegawai membuat banyak pihak meragukan efektivitas regulasi pemblokiran yang diupayakan pemerintah selama ini. Tindakan hukum terhadap para tersangka diharapkan menjadi sinyal kuat bagi siapa saja yang mencoba bermain-main dengan sistem demi keuntungan pribadi.
Di sisi lain, kasus ini membuka percakapan yang lebih luas soal kontrol pemerintah terhadap situs internet dan ketatnya pengawasan terhadap pihak internal yang berwenang. Jika memang terbukti adanya keterlibatan pegawai dengan bandar judi online, reformasi perlu menjadi agenda utama. Sejauh ini, Polda Metro Jaya mengaku masih intensif melacak keberadaan A dan M. Pengejaran ini akan melibatkan koordinasi lintas wilayah jika diperlukan.
Kombes Pol Ade Ary juga menyatakan, “Pengejaran terhadap para DPO akan terus dilakukan sampai mereka tertangkap.” Polda berharap masyarakat turut memberikan informasi jika mengetahui keberadaan tersangka.
Kasus ini hanya menambah panjang daftar skandal yang melibatkan oknum di pemerintahan yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Dengan banyaknya korban masyarakat yang merugi akibat akses judi yang tak terbendung, ini adalah saatnya untuk mengamankan kembali integritas lembaga negara. Skandal ini bukan hanya tentang pelanggaran aturan, tapi tentang etika, kepercayaan publik, dan konsekuensi dari kesalahan-kesalahan yang tak tertangani sejak dini.