Sulawesitoday - Plt. Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Parigi Moutong, Syamsu Najamudin S.Pd, hadir mewakili Pemerintah Kabupaten dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Ruang Rapat Bupati, Senin pagi (21/04/2025).
Acara ini membahas sejumlah isu strategis, termasuk pengendalian inflasi dan pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan edukasi.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam paparan utamanya, menyoroti peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa pada era tantangan ekonomi global, inflasi yang terkendali menjadi kunci bagi kesejahteraan rakyat kecil.
“TPID harus proaktif dalam memantau fluktuasi harga bahan pokok dan energi, serta cepat bertindak agar harga pasar tetap terjangkau,” ujarnya.
Di sesi selanjutnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pendidikan memegang peranan vital dalam strategi jangka panjang pengentasan kemiskinan.
Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya memberikan akses ilmu kepada lapisan masyarakat bawah.
“Sekolah Rakyat bukan sekadar pendidikan alternatif, tetapi fondasi pembangunan sosial. Masyarakat harus diberi akses ilmu agar mampu bangkit dan mandiri,” kata Saifullah Yusuf.
Mereka yang menyoroti data juga mencatat perkembangan inflasi terkini. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa inflasi tahunan per Maret 2025 tercatat 1,03 %, menunjukkan tren terkendali.
Namun, inflasi bulanan melonjak 1,65 %, dipicu kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, serta energi rumah tangga.
Lonjakan ini menjadi sinyal bagi TPID dan OPD terkait untuk semakin menajamkan pengawasan distribusi dan pasokan bahan pokok.
Baca Juga: Sinergi DPRD–Pemda, Paripurna LKPJ 2024 Rampung: Pendapatan Tembus 98,35 Persen, Silpa Rp 28,9 M
Dalam diskusi panel, Syamsu Najamudin menegaskan pentingnya sinergi antara Pemda, DPRD, dan instansi vertikal. Ia menyatakan,
“Langkah terpadu akan memperkuat upaya stabilisasi harga dan mempercepat program pemberdayaan. Kolaborasi antar lembaga adalah fondasi keberhasilan kebijakan publik.”