Sulawesitoday - Pintu ruang kerja Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, terbuka lebar siang itu, Jumat (25/4/2025). Di dalam, Rizal, mewakili Federasi Nasional Pembela Buruh Indonesia (FNPBI) Sulteng, menyampaikan uneg-uneg soal peliknya persoalan buruh di kawasan industri Morowali dan Morowali Utara.
Audiensi berjalan serius. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulteng, Arnold Firdaus, dan Kabid PHIWASNAKER Firdaus Karim, tampak mencatat beberapa poin penting.
Anwar Hafid, dengan nada tegas namun ramah, menyoroti maraknya sengketa hubungan industrial yang kerap berujung ke meja hijau. Masalahnya, semua perkara itu masih harus antre di Peradilan Hubungan Industrial Palu — yang jaraknya ratusan kilometer.
"Kalau menunggu Palu terus, kapan buruh bisa dapat keadilan?" katanya. "Saya minta agar Morowali dan Morut punya pengadilan hubungan industrial sendiri."
Instruksi pun langsung meluncur: Kepala Dinas Nakertrans diminta segera mengirim surat resmi ke Mahkamah Agung. Isinya? Usulan pembentukan lembaga peradilan baru khusus untuk dua kabupaten industri itu.
Bagi Anwar, langkah ini bukan sekadar respons atas situasi. Ia menyebutnya sebagai bagian dari program "BERANI Melindungi" — janji pemerintah provinsi untuk berdiri di pihak buruh di tengah derasnya arus investasi.
Baca Juga: Modus MiChat Berujung Penganiayaan, Tiga Pelaku Rampok di Minahasa Ditangkap
Tak berhenti di situ, Gubernur juga membuka rencana besar: membentuk kantor gabungan cabang dinas di setiap kabupaten. "Semua cabang dinas kita akan bergabung di sana nanti," ucapnya, seolah sudah membayangkan meja-meja rapat yang penuh dengan pejabat berbagai sektor.
Untuk mewujudkannya, ia akan menginstruksikan Sekretaris Daerah agar merevisi Peraturan Daerah tentang struktur organisasi perangkat daerah. Targetnya, tahun depan, semua sudah berjalan.