Sulawesitoday - Panggung politik Kabupaten Parigi Moutong kembali bergejolak. Kali ini bukan karena perdebatan APBD. Bukan pula soal proyek infrastruktur yang mandek. Melainkan deretan dugaan yang terus menghujani satu nama: Abdul Sahid, Wakil Bupati Parigi Moutong.
Tujuh kasus. Dalam rentang waktu singkat di tahun 2025 ini. Publik gelisah. Kepercayaan terkikis. Dan kini, DPRD mulai menimbang senjata terakhir—hak angket.
-
Deretan Dugaan yang Tak Kunjung Usai
Seperti bola salju. Begitulah gambaran kasus yang menimpa orang nomor dua di Pemkab Parigi Moutong ini. Satu masalah belum reda, yang baru sudah muncul.
Dugaan pertama datang dari internal pemerintahan. Abdul Sahid disebut memaksa sejumlah Organisasi Perangkat Daerah untuk menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Langkah yang seharusnya bersifat administratif, diduga berubah jadi ajang tekanan.
Belum hilang kebisingan itu, muncul tudingan soal pungutan liar. Sejumlah OPD mengaku dimintai fee. Nominal tidak disebutkan. Tapi pola yang sama terulang pada pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Uang sebagai tiket kelancaran, begitu bisikan yang beredar.
Sektor pendidikan juga tak luput. Dalam program Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan sekolah, Abdul Sahid diduga mengarahkan proyek ke kontraktor tertentu. Intervensi yang mencederai prinsip transparansi lelang.
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombolotutu pun tak bebas dari praduga campur tangan. Direktur RSUD disebut mendapat tekanan terkait kebijakan operasional. Detailnya masih simpang-siur, namun sinyal ketidaknyamanan mulai terdengar dari internal rumah sakit.
Kasus berikutnya menyeret usulan wilayah pertambangan rakyat (WP/WPR). Abdul Sahid diduga menambah titik lokasi program tanpa sepengetahuan Bupati. Keputusan sepihak yang melanggar hierarki birokrasi.
Dan yang paling baru, proses pencairan dana pembangunan gedung perpustakaan Parigi Moutong macet. Jari-jari kembali menunjuk ke arah yang sama—intervensi Wakil Bupati.
-
Klarifikasi yang Terus Berulang, Kepercayaan yang Terus Menipis
Abdul Sahid sudah berkali-kali angkat bicara. Setiap dugaan, dia bantah. Setiap tudingan, dia klarifikasi. Namun publik tidak kunjung puas.
Tak hanya masyarakat. DPRD Parigi Moutong pun mulai kehilangan kesabaran. Dalam sidang paripurna beberapa waktu lalu, Chandra Setiawan, anggota DPRD dari Fraksi PKB, menyuarakan kegelisahan kolektif.
"Belum selesai satu masalah muncul lagi persoalan baru," ujarnya dengan nada frustasi. "Setiap saat klarifikasi habis energi kita mengurus hal seperti ini. Kapan membangun daerahnya kalau selalu seperti ini?"
Pertanyaan retoris itu menggema. Di ruang sidang. Di media sosial. Di warung kopi. Parigi Moutong seperti terjebak dalam siklus kontroversi yang tak berujung.
Sebagian anggota dewan menilai, tidak ada perubahan sikap dari Abdul Sahid. Tidak ada perbaikan perilaku yang signifikan. Alih-alih tenang, situasi justru makin keruh. Pembangunan daerah terancam mandek. Eksekutif kesulitan menjalankan tugas pokok dan fungsinya.