Sulawesitoday - Tata ruang Kabupaten Parigi Moutong kini sedang dipertaruhkan di meja rapat. Rencana pemerintah daerah menghibahkan lahan untuk markas Korem dan asrama TNI memicu interupsi dari gedung dewan.
Anggota DPRD Parimo, Faisan Badja, meminta pemerintah bersikap lebih bijak dalam menentukan titik koordinat. Ia khawatir hibah ini bakal menabrak rencana pembangunan daerah yang sudah diteken sebelumnya.
Sorotan tajam tertuju pada lahan di Desa Jononunu. Wilayah tersebut sejatinya telah dirancang sebagai kawasan pusat olah raga atau sport center.
Baca Juga: Aturan Main RSUD, Di Balik Standar Kemenkes dan Kritik Pedas DPRD Parigi Moutong
“Saya harap ini perlu dipertimbangkan kembali, karena lokasinya sudah direncanakan untuk sport center,” ujar Faisan dalam rapat parpurna, beberapa waktu lalu.
Politisi ini menegaskan bahwa dewan pada prinsipnya mendukung penuh kehadiran satuan TNI. Namun, kepatuhan terhadap dokumen rencana pembangunan daerah dianggap harga mati agar tidak terjadi carut-marut fungsi lahan.
Lokasi lain yang menjadi keberatan adalah kawasan eks Sail Tomini di Desa Pelawa Baru. Wilayah di pesisir Parigi Tengah itu merupakan zona merah pembangunan karena diproyeksikan sebagai kawasan wisata unggulan.
Faisan menilai kehadiran asrama militer di tengah hiruk-pikuk turis hanya akan memicu gesekan pemanfaatan ruang. “Jika di lokasi itu ada keramaian wisata dan fasilitas militer, nantinya bisa saling mengganggu,” katanya lagi.
Ketimbang memaksakan lahan yang sudah punya fungsi, ia menyodorkan alternatif di wilayah selatan ibu kota. Di sana masih terhampar sejumlah lahan kosong yang dianggap lebih strategis dan minim konflik kepentingan.
Baca Juga: Mengenal Barcode BBM Nelayan, Aturan Ketat MyPertamina yang Tuai Kritik DPRD Parigi Moutong
Penempatan di sisi selatan juga dianggap mampu menyeimbangkan tata ruang pusat kota. Bagian utara sudah berdiri Markas Kepolisian, maka sisi selatan idealnya menjadi benteng pertahanan bagi satuan TNI.
Kini bola panas berada di tangan pemerintah daerah untuk mendalami kembali naskah hibah tersebut. Luas lahan dan kepastian zonasi harus dipastikan klir sebelum alat berat mulai bekerja dilapangan.
Faisan menutup interupsinya dengan nada diplomatis namun tegas. Keberlanjutan pembangunan dan keselarasan perencanaan harus berjalan beriringan tanpa mengorbankan program yang sudah ada.