Sulawesitoday - Gedung DPRD Parigi Moutong mendadak riuh oleh komitmen politik yang tidak biasa terkait isu peredaran gelap narkotika.
Sebanyak 40 anggota legislatif di wilayah ini menyatakan siap menjalani tes urin massal dalam waktu dekat.
Langkah konkret ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral karena wilayah Parigi Moutong kini berada dalam status darurat peredaran barang haram.
Baca Juga: Viral TKI Malaysia, Berangkat Naik Garuda Kerja Gali Septic Tank
Posisi geografis daerah yang berada di jalur perlintasan utama trans Sulawesi membuat peredaran barang terlarang ini kian sulit dibendung oleh aparat.
Keterbatasan personel kepolisian di lapangan menjadi celah lebar yang dimanfaatkan oleh para bandar besar untuk memasok komoditas ilegal ke tengah masyarakat.
Anggota DPRD Parigi Moutong Candra Setiawan menegaskan bahwa gerakan pembersihan ini harus dimulai dari jajaran petinggi daerah terlebih dahulu.
Politisi ini langsung melayangkan tantangan terbuka kepada jajaran eksekutif untuk mengikuti langkah serupa demi menjaga integritas institusi publik.
"Kami menantang pemerintah untuk melakukan tes urin," ujar Candra saat ditemui di gedung dewan, Jumat 22 Mei 2026.
Aksi bersih-bersih ini diharapkan menyasar seluruh level jabatan mulai dari eselon satu hingga jajaran pegawai di tingkat terbawah.
Baca Juga: Viral Pesta Nikah Tanpa Dekorasi di Bekasi, Keluarga Korban Penipuan Wedding Organizer
Para kepala desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat perifer juga diminta tidak luput dari pemeriksaan berkala ini.
Urusan penegakan hukum tidak bisa lagi dibebankan sepenuhnya kepada polisi dan jaksa yang memiliki keterbatasan ruang gerak.
Sinergi kuat antara lembaga legislatif dan eksekutif menjadi kunci utama untuk meredam laju distribusi narkoba yang kian mengkhawatirkan.