Baca Juga: Fenomena Gaib di Tol Cipularang, Kisah Seram dan Ritual Pesugihan di KM 97!
Komitmen yang ditunjukkan oleh Kemenkumham Sulteng ini mencerminkan arah kebijakan yang progresif, di mana keterbukaan dan kolaborasi dengan masyarakat dianggap sebagai fondasi dari Pemasyarakatan Maju. Pada dasarnya, diakui atau tidak, Lapas adalah bagian dari masyarakat, sehingga partisipasi aktif publik menjadi komponen yang krusial untuk menjaga kualitas layanan.
Namun, perlu diingat bahwa transparansi juga bukan tanpa tantangan. Dalam realisasinya, sering kali timbul kendala, mulai dari ketersediaan sumber daya hingga kesiapan teknologi pendukung. Tapi, menurut Hermansyah, langkah-langkah sudah diambil untuk mengatasi hambatan ini demi memastikan masyarakat bisa mengakses informasi secara adil.
Baca Juga: Terbujuk Ritual Pengusiran Setan, Wanita Ini Tertipu Hingga Setengah Miliar Rupiah
"Kemenkumham Sulteng akan terus berupaya menghadirkan lembaga pemasyarakatan yang modern, humanis, dan berkeadilan," tandasnya dengan optimis.
Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi, Hermansyah mengingatkan bahwa dukungan mereka sangat berarti. Transparansi bukan hanya tentang menyediakan informasi, tetapi juga soal membangun kepercayaan, membuka kesempatan untuk kolaborasi, serta menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat.
Dengan akses yang lebih mudah dan jelas, masyarakat diharapkan mampu melihat langsung komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas di Lapas Ampana.