Masyarakat Diminta Berperan, Lapas Ampana Tingkatkan Kualitas Layanan Melalui Transparansi

Sulawesitoday - Dalam kunjungannya ke Lapas Ampana, Sulawesi Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulteng menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di era digital ini, keterbukaan informasi menjadi semakin penting bagi institusi seperti Lapas, yang keberadaannya kerap mendapat perhatian publik.

Kepala Kemenkumham Sulteng, Hermansyah Siregar, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa transparansi adalah elemen penting dalam membangun hubungan yang sehat antara masyarakat dan lembaga pemasyarakatan.

"Transparansi informasi adalah kunci untuk membangun hubungan yang baik antara Lapas dengan masyarakat," ujar Hermansyah dalam kunjungan tersebut. Ia menyadari bahwa keterbukaan informasi dapat meminimalisir miskomunikasi, sehingga publik dapat memahami lebih baik apa yang sebenarnya terjadi di dalam lapas.

Baca Juga: ATM Macet Penipuan Beraksi, Warga Bekasi Kehilangan Rp201 Juta

Dari segi pelayanan, transparansi memungkinkan warga untuk memantau secara langsung proses pembinaan, yang diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat.

Sementara itu, kunjungan tim Kemenkumham Sulteng ke Lapas Ampana turut disambut baik oleh Samuda, Pelaksana Harian Kepala Lapas Ampana.

Ia menyampaikan bahwa Lapas Ampana berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan, bahkan menyebutkan adanya percepatan dalam mengimplementasikan Panca Carana Laksya Pemasyarakatan—sebuah prinsip dasar pelayanan pemasyarakatan yang bertujuan menciptakan lingkungan lapas yang aman, humanis, dan produktif.

Baca Juga: Sepuluh Pemuda Terlibat Rudapaksa Anak 14 Tahun dan Pengedar Judi Kupon Putih di Kota Palu Diamankan Polisi

“Kami terus berakselarasi untuk mengoptimalkan implementasi Panca Carana,” tambah Samuda.

Pada tinjauan ini, beberapa poin penting yang menjadi fokus Kemenkumham Sulteng mencakup akses informasi, kualitas layanan, serta fasilitas dan sarana prasarana. Keterbukaan informasi diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengawasi kinerja lapas, mengidentifikasi masalah, serta memberikan masukan yang konstruktif.

Dalam pelaksanaannya, transparansi tidak hanya dinilai dari ketersediaan informasi saja, tetapi juga dari kemudahan akses yang diberikan kepada publik.

Baca Juga: Polisi Sita Ribuan Miras Ilegal dari Jambore RX King, 12 Tersangka Diamankan

Hermansyah juga berharap agar masyarakat aktif berpartisipasi dalam program pembinaan yang dilakukan di dalam lapas.

“Dengan informasi yang terbuka dan mudah diakses, masyarakat bisa memantau langsung proses pembinaan,” ujar Hermansyah. Harapannya, dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, tujuan untuk mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang lebih modern, humanis, dan berkeadilan akan tercapai lebih cepat.