Transformasi 75 tahun Imigrasi Indonesia: dari sejarah ke inovasi digital. Refleksi layanan prima dan langkah menjaga kedaulatan negara.
Dukungan Ombudsman Sulteng memperkuat langkah Kemenkum Sulteng menuju Zona Integritas WBK/WBBM. Reformasi birokrasi terus digaungkan
Langkah konkret Kemenkum Sulteng menuju Zona Integritas: wujud nyata reformasi birokrasi untuk layanan publik yang bersih dan transparan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menghadapi batasan yang signifikan dalam mobilitas karier mereka. Aturan ini menegaskan
Kolaborasi pemerintah daerah dan Kanwil Ditjen Imigrasi wujudkan Kantor Imigrasi Morowali, solusi efisiensi untuk TKA dan masyarakat lokal.
Kemenkum Sulteng dan Pemkab Morowali harmonisasikan tiga Ranperbup penting untuk tata kelola pemerintahan yang modern, aman, dan akuntabel.
Kolaborasi DPRD Poso dan Kemenkumham Sulteng untuk tata tertib Badan Kehormatan mencerminkan komitmen transparansi dan keadilan.
Kemenkum Sulteng berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kerja sama strategis dengan Ombudsman, demi tata kelola
Jalan santai HBI ke-75 di Palu meriah! Dari layanan publik hingga aksi sosial, pemerintah tunjukkan komitmen mendekatkan diri ke masyarakat.
Kuota petugas haji Sulteng 2025 tetap sama, meski tantangan meningkat. Persyaratan ketat dan seleksi berjenjang menjadi sorotan.