Sulawesitoday - Tenaga guru paruh waktu di SDN No. 19 Inpres Luaor, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, mendesak Pemerintah Kabupaten Majene untuk segera memberikan gaji dan insentif yang layak per Selasa, 23 Juni 2026. Tuntutan ini mencuat karena minimnya tingkat kesejahteraan yang diterima para pengajar, meskipun peran mereka sangat vital dalam mengatasi krisis kekurangan tenaga pendidik di wilayah tersebut.
Hingga saat ini, para guru honorer di sekolah tersebut tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab mengajar demi menjaga kelangsungan pendidikan dasar di tingkat desa.
Krisis Kesejahteraan Pengajar di Kecamatan Pamboang
Kondisi geografis dan keterbatasan formasi pegawai negeri sipil membuat sekolah dasar di daerah mengandalkan sdm lokal. Berikut adalah rincian fakta lapangan terkait situasi di SDN No. 19 Inpres Luaor:
- Lokasi: Dusun Luaor, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.
- Urgensi Peran: Tenaga paruh waktu menjadi pilar utama penutup celah kekurangan guru kelas dan guru mapel di wilayah tersebut.
- Masalah Utama: Pendapatan bulanan berjalan tidak sebanding dengan beban kerja dan dedikasi mengajar yang diberikan.
Pihak sekolah mengonfirmasi bahwa program peningkatan kualitas pembelajaran terancam tidak optimal jika pemenuhan hak-hak dasar pengajar terus diabaikan oleh otoritas terkait.
Kesaksian Pihak Sekolah: Dedikasi Tanpa Jaminan Finansial
Aspek bukti nyata di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan antara tuntutan profesionalisme dan timbal balik finansial yang diterima. Kepala Sekolah SDN No. 19 Inpres Luaor, Haslina, secara terbuka menyuarakan aspirasi para staf pengajarnya agar didengar oleh pemda.
"Selama ini kami tetap menjalankan tugas mengajar demi mencerdaskan anak-anak bangsa. Namun, kami berharap pemerintah daerah dapat memberikan solusi dan perhatian terhadap kesejahteraan guru paruh waktu," tegas Haslina saat dikonfirmasi pada Selasa (23/6/2026).
Tiga Tuntutan Prioritas untuk Pemkab Majene
Guna mengantisipasi penurunan mutu pendidikan di Kecamatan Pamboang, para guru paruh waktu meminta Pemerintah Kabupaten Majene segera merumuskan kebijakan taktis. Terdapat tiga poin utama yang diharapkan menjadi prioritas pemda:
- Formulasi Insentif Rutin: Penerbitan tunjangan tambahan di luar skema dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- Penganggaran Khusus: Alokasi pos anggaran definitif untuk kesejahteraan tenaga honorer dalam APBD Kabupaten Majene.
- Regulasi Perlindungan Hak: Penerbitan kebijakan daerah yang menjamin kepastian status profesi dan standardisasi upah minimum pengajar paruh waktu.
Pengabdian panjang para guru honorer di SDN No. 19 Inpres Luaor ini diharapkan segera mendapat respons nyata dari dinas pendidikan setempat demi keberlangsungan indeks pembangunan manusia di Sulawesi Barat.
Artikel Terkait
Aliran Dua Sungai Tertutup Longsor Gunung Kamarora, Pasca Gempa Sigi Magnitudo 6,7
Warga Sulteng Jangan Asal Buka Pintu untuk Petugas Sensus Palsu, Cek 6 Ciri yang Resmi
Banjir Rendam 5 Kecamatan di Parigi Moutong, Infrastruktur dan Ratusan Hektare Lahan Rusak
Banjir dan Gempa Parigi Moutong Juni 2026, 12 Desa Terdampak dan 92 Rumah Rusak
Delapan Media Promedia Group Diserang DDoS 160 Juta Request, Diduga Terkait Berita Korupsi