Disentil Publik Soal Karhutla, BNPB Minta Malaysia dan Singapura Tak Saling Menyalahkan

Pemerintah Indonesia meminta negara tetangga menyetop aksi saling tuding terkait dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Reaksi publik justru balik mengecam sikap defensif pemerintah yang terkesan abai pada asal muasal api.

“Pendekatan kita bukan saling menyalahkan, tetapi bagaimana masing-masing negara melakukan upaya maksimal,” ujar Plt Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Berton Pandjaitan, Minggu, 23 Agustus 2026.

Pernyataan resmi itu menyikapi diplomasi panas antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Gelombang kritik publik kini menguji keabsahan argumen defensif lembaga penanggulangan bencana tersebut.

Asap karhutla memicu kemarahan warga di kawasan perbatasan Kalimantan. Masyarakat menilai pemerintah lebih sibuk bersilat kata ketimbang memadamkan sumber api utama.

BNPB mengklaim penentuan arah pergerakan asap wajib memakai data meteorologi akurat. Satelit pemantau kini terus merekam pergerakan titik panas di berbagai wilayah.

Baca Juga: Bareskrim Usut Aliran Uang Karhutla: Korporasi dan Pemodal Bakar Lahan Diincar

"Fokus kita mengendalikan api sedekat mungkin dari sumbernya secepat mungkin," kata Berton.

Armada udara skala besar dikerahkan untuk mengepung titik api Kalimantan dan Sumatra. Puluhan helikopter pemadam terus mengguyur ribuan liter air dari udara.

Total 52 pesawat penindak karhutla disiagakan penuh pada enam provinsi prioritas. Operasi modifikasi cuaca digelar demi memicu hujan buatan di area kritis.

Aparat penegak hukum mulai menyisir lokasi pembakaran lahan ilegal. Sanksi pidana tegas disiapkan bagi korporasi atau perorangan yang terbukti melanggar.

"Pengendalian api di sumber kebakaran jauh lebih penting untuk melindungi masyarakat," tutur Berton.

Dampak kabut asap telah merusak sektor kesehatan dan ekonomi warga lokal. Penanganan karhutla berbasis data ilmiah menjadi uji ketegasan pemerintah di mata publik.